Minta Ada Transparasi Di Baznas Bupati Bojonegoro

 274 total views,  2 views today

BOJONEGORO-INDONESIA JAYA.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bojonegoro tahun ini menggelar Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Baznas tingkat kabupaten tahun 2018/2019.

Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Griya Darma Kusuma (GDK) yang juga dihadiri oleh Bupati bojonegoro, dan Kabag Kesra, serta Kemenag bojonegoro, dan beberapa Struktural pengurus Baznas dan anggota Baznas.
Ketua Baznas kabupaten bojonegoro H. Hanafi melalui Sekretarisnya, Agus Zali mengatakan dalam sambutanya bahwa organisasi Baznas merupakan lembaga Pemerintah non struktural, namun dalam mengangkat fungsionaris Baznas harus melalui Pemerintah kabupaten dan mendapat persetujuan Baznas provinsi.

Baznas ada karena kebutuhan, lembaga yang mengelola dan mengurusi urusan masalah zakat,” ujarnya.
Masih menurut Agus, lembaga baznas adalah lembaga yang mandiri dan kegiatan baznas bertanggung jawab kepada Pemeruntah kabupaten dan juga baznas provinsi.
Kegiatan ini merupakan amanat UU untuk melakukan Rapat Kerja Anggaran (RKA) sebelum akhir tahun,” tambahnya.

Dirinya juga berharap, dalam menarik (Memungut) masyarakat untuk membayar zakat di baznas, baznas ke depan agar menggunakan pendekatan yang komunikatif, sehingga masyarakat dapat mengeluarkan zakatnya dengan rutin.
Selain itu kedepan diharapkan adanya sistem Mustakhik information, dimana adanya informasi tentang penerima zakat,” pintanya.

Sementara Bupati bojonegoro Anna Mua’wanah, dalam sambutanya menyampaikan, bahwa potensi zakat di bojonegoro sangat besar, dimana itu bisa untuk membantu masyarakat bojonegoro.
Dalam pengelolaan zakat yang berasal dari pihak ke-2 atau ke-3 ini baznas harus bisa mempertanggung jawabkannya, serta adanya transparansi dalam pengelolaan zakat yang sudah dibayarkan,” tegasnya.

Bupati juga berharap hal tersebut bisa menjadi kepercayaan Amil zakat kepada baznas.
Dengan begitu, akan munculnya kepercayaan kepada baznas dalam pengelolaan zakat. Kalau perlu harus ada laporan pertanggungjawaban yang dishare ke media, sehingga masyarakat bisa mengetahui transparansi dalam pengelolaan zakat. Kedepan diharapkan adanya digitalisasi data bagi orang-orang yang menerima zakat,” pungkasnya (Sunarto/CT).

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *