Dinas Kesehatan Pamekasan Minta Puskesmas Intens Sosialisasi PIS-PK

 322 total views,  2 views today

PAMEKASAN-INDONESIA JAYA.

Dinas kesehatan kabupaten pamekasan meminta setiap puskesmas agar inten mensosialisasikan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).jum’at (08/02/2019).

Program yang digagas pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu bisa meminimalisir angka gizi buruk di pamekasan.

Kabid Kesmas dinas kesehatan kabupaten pamekasan, Mohammad Johan, mengatakan sosialiasi PIS-PK penting sebagai langkah preventif terhadap merebaknya gizi buruk di pamekasan.

“Kita tetap inten mengadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui puskesmas,” ujar Johan.

Dari angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, sejak tahun 2016-2017, penderita bayi gizi buruk di pamekasan sebanyak 42 persen.

Data tersebut menjadi atensi bagi dinkes setempat untuk terus menerus meminimalisir angka bayi gizi buruk.

“Saat ini kerja kita ke hulu, bukan lagi berada dihilir, dengan kata lain langsung pada pencegahan gizi buruk,” kata Johan.

Pihaknya selama ini telah melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi gizi buruk, di antaranya mendatangi sejumlah wilayah yang berpotensi adanya bayi dengan status gizi buruk. Langkah tersebut adalah upaya preventif, untuk memantau dan menekan agar tidak meluas.

“Jadi, kalau bapak-ibunya menjaga pola hidup sehat, maka anak yang lahir juga akan sehat,” tuturnya.

Pihaknya menambahkan bahwa program keluarga sehat adalah salah satu program puskesmas dengan pendekatan keluarga untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga kunjungan rumah (keluarga) dilakukan secara terjadwal dan rutin,

Dengan memanfaatkan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga (Family Folder), serta melakukan intervensi awal dan intervensi lanjut dari permasalahan yang ditemukan dalam keluarga berdasarkan hasil data PIS-PK.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, dengan peraturan menteri kesehatan Nomor : 43 Tahun 2016, menteri kesehatan telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

SPM bidang kesehatan merupakan acuan bagi pemerintah raerah kabupaten/kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga.

Mohammad Johan  berharap masyarakat juga harus menjaga hidup sehat sehingga bisa bersinergi dengan program pemerintah. “Salah satu caranya, menjaga pola makan bagi ibu hamil, serta inten memeriksakan balita ke posyandu,” tutupnya.(mochtar/CT)

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *