Proyek Drainase Leningan Saluran Air Di Desa Buddagan Diduga Tidak Sesuai Spek Dengan RAB

495 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

PAMEKASAN-INDONESIA JAYA.

Proyek leningan drainase saluran air yang berlokasi didusun Serkeser dejeh desa buddagan kecamatan pademawu kabupaten pamekasan,madura jawa timur, dikerjakan kurang maksimal atau diduga tidak sesuai spek tau RAB, pasalnya dari mulai proses penggalian bawah pun tidak dilakukan,selasa (14/05/2019).

Batu hanya ditancapkan aja tanpa adanya galian pondasi, apakah pekerjaan ini dibenarkan oleh pemerintah sudah banyak menggelontorkan anggaran sampai ratusan juta rupiah,dan parahnya tidak adanya papan informasi,jadi tidak ada kejelasan dari mana sumber anggarannya,dan jumlah anggaran pekerjaan terasebut.

Sangat ironis sekali pekerjaan nya benar-benar menggarong uang rakyat, pekerjaan sangat merugikan masyarakat. ketika pekerjaannya pun dilaksanakan tidak ada pengawasan dari pihak atau dinas terkait.

Dari hasil investigasi ketua LSM Peran Rakyat Indonesia mengawasi Anggaran ( PRIMA ) DPD pamekasan Slamet Riyadi kepada awak Media Indonesia Jaya menyampaikan, “pasalnya sudah jelas pelaksanaan pembangunan leningan drainase saluran air tersebut asal jadi” ucap ketua LSM prima.

Lebih lanjut Slamet (sapaan akrabnya) menjelaskan bahw dilokasi juga tidak nampak papan nama,karena keterbukaan publik sudah jelas diatur dalam peraturan presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek

“Saya sangat menyangkan hasil pekerjaannya dengan proyek pekerjaan yang tidak jelas,karena sesuai perpres nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres nomor 54 tahun 2010, seharusnya saat mau mulai dikerjakan harus dipasang papan nama proyek. Supaya masyarakat mengetahui sumber anggarannya dan jenis pekerjaan,agar supaya masyarakat bisa ikut serta mengawasinya,”tutur Slamet kepada media indonesia jaya.

Seraya menjelaskan isi papan proyek, diantaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek,menurutnya, tidak terpasangnya papan nama proyek,bukan hanya bertentangan dengan perpres. Tapi juga tidak sesusai dengan yang dituangkan pemerintah dalam undang-undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Transparansi mutlak dilakukan. Semua berhak tahu, dana yang digunakan milik masyarakat juga. Pemerintah seharusnya mengingatkan setiap pelaksana untuk memasang papan proyek di lokasi, kalau tidak dianggap ya sebaiknya diberi sanksi,karena ini sudah jelas melangggar UU No 14 Tahun 2018 dan perpres,dan saya akan menjadikan proyek ini untuk dijadikan acuan dalam pelaporan ke lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan inspektorat”ungkapnya.(mochtar/CT)

Bagikan berita ini

PERHATIAN !!!

Lowongan

Recommended For You

About the Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *