Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2018 menjadi Perda

 342 total views,  2 views today

Insert foto: Pennadatangan persetujuan Ranperda menjadi Perda disaksikan Bupati Blitar Drs.H.Rijanto.MM

Blitar, Indonesia Jaya
DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna pada Senin 17/6/19 mendengarkan penyampaian laporan BANGGAR terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 dan persetujuan Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2018.
Rapat Paripurna yang di pimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto dan didamping Wakil Ketua DPRD . Hadir dalam Rapat Paripurna Bupati Blitar Drs.H.Rijanto MM, Sekda Kabupaten Blitar Totok Subihandono, Dandim Blitar, Danyon 511, Kapolres Blitar, Forpimda Kabupaten Blitar, , Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Instansi Sektoral Kabupaten Blitar dan Anggota Dewan DPRD Kabupaten Blitar.

Saat dikonfirmasi Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto mengatakan diawali penyampaian laporan Banggar terhadap hasil pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017. “ Selanjutnya dilakukan penetapan Ranperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2017 menjadi Perda,” kata Suwito.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD 2018 menjadi Perda setelah melewati pembahasan di Badan Anggaran ( Banggar ) selama tiga pekan.
Tetapi menurut Ketua Banggar DPRD Kabupaten Blitar yang juga Ketua DPRD kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto ada beberapa catatan dan rekomendasi dari hasil Rapat Banggar untuk di tindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

Foto: Rapat DPRD sedang berlangsung

Harus memaksimalkan beberapa program terutama berkaitan dengan fisik yang harus sesuai dengan RPJMD 2016 – 2021. Melakukan upaya percepatan Perubahan APBD 2019. Melakukan upaya monitoring yang ketat , serta evaluasi setiap Triwulan terhadap semua OPD . Kordinasi secara rutin lintas OPD maupun ke Pusat , Provinsi dan daerah hingga tingkat bawah bersama TPID untuk penyesuaian peraturan perundang undangan tentang pengaturan pengelolaan keuangan di daerah. Optimalisasi Sisa Lebih Pengunaan Anggaran ( SILPA ) 2018 agar mendapatkan manfaat bagi daerah yaitu mengaitkan Bank yang mempunyai bunga tinggi . Mengintruksikan pejabat penyelesaian kerugian daerah untuk memproses kelebihan pembayaran mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah.

Sementara Bupati Blitar Drs.H.Rijanto.MM akan melakukan pembahasan bersama dengan jajarannya terhadap rekomendasi dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar,dan itu di jadikan bahan evaluasi terhadap kinerja nya.(edy)

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: Ma'sum Af

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *