Sidak komisi 1 DPRD kab gresik ke pasar gresik menemukan Banyak Kejanggalan

 549 total views,  2 views today

Gresik,Indonesia Jaya

Ketua Komisi I DPRD Gresik Edi Santoso Ketua Komisi I membidangi hukum dan pemerintahan Eddy Santoso dari Fraksi Demokrat, dan Mustajab Anggota komisi I DPRD Gresik Fraksi PAN dan Nasihan Anggota Komisi I dari Fraksi Gerinda, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Tradisional kompleks Pasar Baru, di Jalan Gubernur Suryo Kecamatan Gresik, Senin (1/7).

Sidak yang dipimpin Ketua Komisi I Edy Santoso, diikuti Kepala Diskop UKM dan Perindag Agus Boediono, dan Kepala Dispol PP Abu Hasan.

 

Saat sidak, Komisi I di ketemukan indikasi sejumlah stan yang dijual tidak prosedural karena tidak sesuai Hukum yang berlaku serta tidak memenuhi ketentuan peraturan daerah (Perda). Sebab, didapati bahwa ada beberapa pedagang yang menempati stan tersebut tidak memiliki surat izin menempati (SIM) yang sah. Begitu juga ada temuan beberapa stan yang di jual ke beberapa pedagang sehingga menimbulkan konflik antar pedagang pasar baru gresik.

Komisi I Dprd Gresik bahkan menemukan stan bodong alias ilegal karena bangunan tersebut muncul di luar areal yang keperuntukannya untuk fasilitas umum di Pasar Inpres.

Ketua Komisi I Edy Santoso sempat memarahi Nyoto selaku Staf Diskop UKM dan Perindag pasar baru Gresik karena ditengarai turut ‘bermain’ atas penjualan stan ilegal tersebut, sehingga banyak menimbulkan protes dari para pedagang dan konflik antar pedagang pasar tradisional (Pasar baru Gresik).

Bahkan salah satu pedagang pasar baru (Ibu Kamisi) sempat di tanya ketua Komiai I Edi Santoso dan menyampaikan keluhannya bahwa, ” dulu stan yang dia beli 30 meter persegi di ganti 4 stan tapi yang dua stan dimintai Rp 1 milyar 200 juta, oleh staf Diskop UKM dan Perndag (Nyoto, Minhad, Agung) dan yang 2 stan tersebut sekarang di kuasai Suyadi (pedagang pasar baru),” ucapnya

Dalam sidak tersebut juga ditemukan beberapa stan yang di katakan kosong oleh kepala Diskop UKM dan Koperindag Agus Boediono, ternyata beberapa stan yang katanya kosong, faktanya stan tersebut sudah dikuasai oleh seseorang pedagang dan ketua Komisi I Edy Santoso meminta 3 stan sisi depan, tepatnya di blok B nomor 087, 088, dan 089 agar dikosongkan karena pedagang yang menempatinya tidak sesuai aturan yang berlaku,” Ayo keluarkan barang-barangnya,” perintah Edy kepada petugas Dispol PP yang mengawal sidak.

Salah satu pedagang H Anik mengaku bahwa stan miliknya di Blok D telah dijual pengelola Pasar Inpres secara ilegal. Akibatnya, ia tak bisa menempati pasar tersebut. Padahal, stan itu ia beli sudah lama.

“Saya sudah melunasi verifikasi dan bayar retribusi, namun tak bisa menempati stan,” ungkapnya.

Dari hasil temuan sidak Komisi I Dprd Gresik, Edy Santoso menyampaikan bakal membawanya ke tingkat komisi. “Kami akan menggelar dengar pendapat (hearing) dengan pihak terkait. Minggu depan kami jadwalkan. Kami akan undang semua pihak terkait mulai Kepala Diskop, Kepala Dispol PP, Kepala DPUTR, dan pihak pedagang untuk menuntaskan temuan itu,” tegasnya.

Edy Menyampaikan, ” selain menemukan stan yang dijual tidak sesuai hukum dan perda, pihaknya juga banyak mendapati keluhan dari pedagang yang mengaku dipersulit untuk mendapatkan surat izin menempati (SIM) lapak. ” semua akan kami tuntaskan temuan-temuan itu,” janjinya.Red

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin pada 18 September 2018 telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam SE itu, Menteri PANRB meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

 

Dalam ketentuan itu disebutkan, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan tidak dengan hormat karena:

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan putusan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat Yang Berwenang pada Instansi Pemerintah, Menteri PANRB meminta untuk:

a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN di lingkungan instansinya masing-masing, melakukan penelusuran data ASN yang bersangkutan secara cermat dan akurat, serta mengambil langkah tindak lanjut yang cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana uraian ketentuan di atas.

“Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar, yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut,” tegas Syafruddin.

Menteri PANRB meminta kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat Yang Berwenang pada Instansi Pemerintah untuk melaporkan hasil pelaksanaan Surat Edaran ini selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018.

Surat Edaran Menteri PANRB itu ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Gubernur, dan Bupati/Wali kota.

Tembusan Surat Edaran itu ditujukan kepada: 1. Presiden RI; 2. Wakil Presiden RI; 3. Ketua BPK RI; dan 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Hms/Mashuri)

Bagikan berita ini
kata2

Recommended For You

About the Author: Ma'sum Af

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *