ANGGARAN SPP SMA/SMK JAWA TIMUR BULAN AGUSTUS BARU CAIR.

 783 total views,  2 views today

Surabaya,Indonesia Jaya

Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis untuk SMA-SMK di Jawa Timur akan dikucurkan mulai Agustus 2019. SPP gratis tersebut merupakan bagian dari Biaya Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP). Meskipun belum semuanya gratis, SPP diharapkan mampu meringankan orang tua siswa.

“Ada beberapa yang kami gratiskan. Namun ada beberapa yang masih ditanggung wali murid. Apa saja yang harus dibayar itu ada aturannya, termasuk untuk sekolah swasta,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Heru Tjahjono, Jumat (19/7/19).

Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan anggaran Rp1,8 trilliun untuk tahun jaran 2019-2020. Ini adalah salah satu program Pendidikan Gratis Berkualitas (Tistas), yang merupakan bagian dari janji kampanye Khofifah-Emil dalam Nawa Bhakti Satya itu.

“Besaran itu akan diterima sekolah baik negeri maupun swasta per tiga bulan sekali. Dengan anggaran sebesar itu diharapkan bisa semakin meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur, dari peserta pendidikan maupun secara keseluruhan,” ungkap mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur itu.

Heru menekankan pentingnya adminstrasi supaya para kepala sekolah tidak terjerat masalah hukum akibat laporan penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Jawa Timur, Hudiyono, mengatakan untuk tahap pertama Rp900 milliar sudah siap dicairkan ke sekolah. Jumlah itu untuk menanggung biaya sekolah siswa seluruh kelas.

“Agustus, paling lambat turunnya. Ya mulai tiga bulan sekali cairnya,” kata Hudiyono.

Pria yang juga menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setdaprov Jawa Timur ini menolak anggapan jika bantuan SPP hanya untuk sekolah negeri. Sebab, sekolah swasta juga menerima bantuan.

Menurutnya, SMA dan SMK harus menyertakan rencana kerja sekolah (RKS) dan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagai syarat sebelum menerima bantuan BPOPP. Sekolah swasta bisa menerima tiga bulan sekali, sama seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS).

“Ini kan penunjang operasional. Mana yang tidak dimasukkan dalam BOS itu dimasukkan dalam gratis berkualitas (tistas),” ungkapnya.

Hudiyono berharap, bantuan SPP ini digunakan sebaik mungkin oleh sekolah. Untuk mengantisipasi adanya penyelewengan, pihaknya akan melakukan audit tiga bulan sekali. Sanksi berjenjang hingga pidana mengancam sekolah yang melakukan penyelewengan.

“Makanya kami selalu komunikasi. Kami gunakan teknologi dan regulasi, tapi kami represif. Kami lakukan supaya tidak ada yang terlibat masalah perdata atau pidana,” tandasnya.

Pemprov akan menggandeng pihak berwajib seperti kepolisian, kejaksaan, dan pihak terkait lainnya bila menemukan adanya penyelewengan dana BPOPP oleh sekolah. (to2/ha)

Bagikan berita ini
kata2

Recommended For You

About the Author: Ma'sum Af

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!