LSM Siti Jenar Bongkar Dugaan Mark-Up Pemkab Situbondo

 3,301 total views,  2 views today

Insert foto: Ketua Lsm Siti Jenar Eko Febriyanto

SITUBONDO – Indonesia Jaya

Liris dari media jawara post – dan LSM Siti Jenar memberitakan tentang dana alokasi anggaran yang selama ini yang bergulir disejumlah daerah khususnya Kota santri, label buat kabupaten ujung timur pantai utara Jawa Timur yang bernama Situbondo,27-07-19

belakangan terhenyak dari tidurnya. Seorang aktifis yang getol menyuarakan jejak kebenaran, membebarkan sejumlah fakta temuan terkait dugaan KKN berjamaah. Itu terkuak berdasarkan keputusan bupati tentang standar satuan harga bangunan dan upah.

Ungkapan LSM Siti Jenar Eko Febriyanto mengatakan di dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Ta. 1999 jo UU No. 20 Ta. 2001 tentang tindak pidana korupsi sudah sangat jelas. Mosok saya harus menjabarkan devinisinya dan unsur unsur yang berkaitan kepada APH, kan lucu Mas. Makanya, selain data – data ini, saya juga telah mengantongi data valid adanya diskriminasi dalam proses lelang barang dan jasa,”

Data yang diterima Ketua LSM siti jenar dan Jawara Post, dalam keputusan bupati Situbondo di S2HB2U nomor 188/431/P/004.2/2018, untuk tahun anggaran 2019, sangat nampak penurunan harga berkisar 10 persen lebih dibanding denganS2HB2U 2017 untuk anggaran 2018. Padahal, kedua data tersebut diduga kuat telah dimark up dengan nominal harga yang sangat fantastis.

” Lanjut Eko Febriyanto anggaran disodorkan ke media Jawara Post, serta beberapa media Menyingkap Tabir Menguak Fakta, seluruh item dalam persamaan dalam RKA dan DPA pada masing -masing OPD untuk tidak menyusun HPS, diduga kuat di mark up. “Pada tahun anggaran 2019 ini, ada sebagian OPD yang enggan mengikuti standar satuan harga bahan bangunan dan upah (S2HB2U) yang telah ditetapkan oleh Bupati Dadang W,” ujar Eko Febrianto.

Menurut Ketum LSM Situbondo Investigasi Jejak Kebenaran ( Siti Jenar ) ini, menguraikan bahwa selama ini APH di Situbondo dituding tidur dan bagai sapi ompong. Untuk itu, Eko Febrianto mengaku saat inilah moment para APH menunjukkan taringnya dan kometment bekerja adil untuk rakyat. “Saya tidak main – main dalam meyikapi konspirasi yang berpotensi merugikan keuangan negara ini Mas,” tegasnya.

Masih kata Ketum LSM Siti Jenar, dugaan KKN dan Money Loundry ini, akan disampaikan langsung kekantor BPK RI, Kejagung, Mabes Polri dan KPK juga Kemendagri. “Untuk jajaran dibwahnya, surat laporan telah kami layangkan juga ke Mapolre Situbondo, Pokda Jatim, Kejati, serta ke kantor BPK perwakilan di Jawa Timur,” tukasnya. (A.590)

Bagikan berita ini
kata2

Recommended For You

About the Author: Ma'sum Af

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *