Taman Hiburan Rakyat Budayanya Jangan Kau Matikan         

 815 total views,  2 views today

 

Insert foto: Budayawan seni glorok DPRD

Surabaya,Indonesia Jaya
(9/7/19) Disbudpar datang dan mengambil alat musik gamelan dan wayang. Untuk itu, kami kemari ingin meminta solusi karena THR sendiri sudah ditempati turun temurun,” ungkap Meimura, sekretaris ludruk irama budaya saat hearing di gedung DPRD, Jumat (16/5/2019).
Meimura mengungkapkan, sebelum pengambilan tersebut tidak ada surat, berita acara maupun konsultasi bersama pihak pegiat seni. Menurutnya, detail dari alat-alat dan cara memindahkan alat-alat kesenian tersebut memiliki penanganan khusus, tidak boleh dipindahkan secara sembrono. Hal tersebut, lantaran hanya pegiat seni-lah yang mengetahui seluk beluk gamelan di gedung THR.

Para pegiat seni tradisional dan modern kota Surabaya melancarkan aksi demo atas tindakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, yang telah melakukan pengambilan dan penguncian gedung kesenian THR tanpa adanya konsultasi. Demo yang digelar di depan gedung DPRD Surabaya tersebut, disambut langsung oleh Armuji dan mengundang perwakilan dari pegiat seni untuk masuk dan berdiskusi di dalam gedung.Tidak hanya itu, Ketua Komunitas Seniman Tradisi THR Titik Subiyakti mengatakan semua peralatan panggung seperti sound dan lampu panggung juga ditarik oleh Pemkot Surabaya. Masih belum berakhir, dua hari setelah pengambilan tersebut, pihak Disbudpar melakukan penguncian gedung THR dan tidak diperbolehkan adanya kegiatan apapun di dalam gedung tersebut.

Meimura menyampaikan, bahwa penguncian gedung tersebut dilakukan karena akan dilaksanakan proses renovasi, dan para pegiat seni akan dipindahkan ke balai pemuda.
“Alasannya Pemkot mau dilaraas, tapi kami cuma ingin gedung itu dibuka kembali dan gamelan kami dikembalikan. Meskipun kami tidak memperoleh hasil yang seberapa dari pertunjukan dan penonton sepi, tapi kami sudah bersumpah pada diri kami bahwa kami akan selalu hidup untuk seni di Surabaya,” ujarnya.

Foto: Para pengiat seni kumpul di DPRD

Sementara itu, Armuji selaku ketua DPRD Surabaya menegaskan bahwa dirinya akan melakukan pemanggilan pada pihak Disbudpar dan Bappeko Surabaya pada hari Senin depan. Ia meminta pada para pegiat seni untuk mengerahkan massa yang lebih besar pada hari Senin, lantaran menurutnya ini merupakan tindakan yang tidak bisa dibiarkan mengingat budaya tradisional Surabaya masih kalah dengan beberapa kota lain.
“Orang orang dinas itu mungkin tidak pernah kenal dengan kesenian tradisional, makanya main ambil saja itu. Ini merupakan kesewenang-wenangan yang tidak bisa dibiarkan. Kita juga akan menindak mereka kalau tidak ada solusi yang diberikan,” ungkap Armuji saat sesi wawancara.

Armuji mengakui, saat ini Balai Pemuda di Surabaya sendiri keadaannya sudah cukup padat. Pemkot tidak bisa semerta-merta memindahkan para pegiat THR langsung ke Balai Pemuda. Untuk itulah, dirinya berjanji akan membangun jalur komunikasi antara Pemkot dan para pegiat Seni.
“Kita akan jadwalkan sekitar jam 11 atau 12. Kita akan panggil Disbudpar dan Bappeko kemari dan monggo untuk bapak dan ibu pegiat seni untuk datang dengan membawa massa yang lebih banyak,” tutup Armuji

Kebudayaan telah menjadi akar dari pendidikan kita, oleh karena itu, RUU Pemajuan Kebudayaan perlu menekankan pada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh,ndang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, pemerintah bersama dengan Komisi X DPR RI akhirnya mengeluarkan UU Pemajuan Kebudayaan RI. UU Pemajuan Kebudayaan merupakan gagasan antar kementerian, yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penunjukan Kemendikbud sebagai koordinator atau pimpinan antar-kementerian tersebut berdasarkan surat Presiden RI nomor R.12/Pres/02/2016, tanggal 12 Februari 2016, perihal Penunjukan Wakil untuk Membahas RUU tentang Kebudayaan. Kementerian lain yang masuk dalam tim tersebut adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, dan Kementerian Hukum dan HAM. lebih jelasnya “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (Yahya)

Bagikan berita ini
kata2

Recommended For You

About the Author: Ma'sum Af

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *