Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Blitar Atas Ranperda APBD-P 2019

 563 total views,  2 views today

Caption: Rapat pandangan umum

Blitar,Indonesia Jaya
Setelah Bupati Blitar menyampaikan Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD 2019, DPRD Kabupaten Blitar kembali menggelar Rapat Paripurna, Rabu (31/7/19). Agenda kali ini mendengarkan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto menyampaikan, rapat paripurna ini merupakan lanjutan dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2019 dan diketahui pada Selasa (30/07/19), Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasan Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD 2019.
Maka sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Blitar, untuk tahapan berikutnya pada hari ini penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Adapun penyampaian umum pandangan Fraksi-fraksi DPRD, dimulai dari Fraksi Golongan Karya, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi GPS yang dibacakan juru bicara bicaranya masing-masing.
Salah satu pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi antara lain dari Golongan Karya yang menyinggung beberapa poin antara lain, dari segi pendapatan, bagaimana pemerintah daerah mampu menggali secara luas sehingga pendapatan daerah terkumpul sebanyak-banyaknya. Sedangkan dari Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Blitar menyangkut upaya peningkatan komponen pendapatan dan diharapkan PAD bisa terus meningkatkan dari tahun ke tahun.

Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada semua OPD yang memiliki kegiatan proyek fisik agar mempercepat lelang dan pelaksanaan kegiatannya.
Sementara itu, Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, MM mengatakan, Bupati sebagai penanggungjawab pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. “Hari ini mendengar langsung pandangan umum semua fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar, sangat baik dan merupakan koreksi bagi kami sebagai pelaksana pembangunan,” jelas Rijanto.
“DPRD adalah mitra kita, beliau punya hak untuk memberikan saran, kritik dan masukan, tentunya hal ini atas dasar aspirasi masyarakat, ini adalah realita yang harus kita terima dengan baik dan tentunya saya menyadari harus terus berbenah,” pungkasnya.( edy)

Bagikan berita ini
kata2

Recommended For You

About the Author: Ma'sum Af

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *