690 total views, 2 views today
Blitar, Indonesia Jaya –
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Joko Prasetyo berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar lebih serius menangani kekeringan air bersih yang melanda Kabupaten Blitar selatan, sebab dropping air bersih yang dilakukan belakangan ini tidak cukup.
“Pemerintah Kabupaten Blitar wajib bertanggung jawab atas kondisi yang dialami masyarakat kita di Kabupaten Blitar selatan yang mengalami kekeringan air bersih. Jangan mengandalkan dropping saja, karena hasilnya kurang maksimal. Saat ini masyarakat disana selain tengah membutuhkan ketersediaan air bersih, tapi juga solusi apa yang harus dilakukan menangani kekeringan air bersih,” jelas Joko, Rabu (06/11/19).
Joko menyarankan, dinas-dinas terkait Pemkab Blitar untuk membangun jaringan air bersih yang diambilkan dari sumur-sumur bor yang ada, atau membikin bak penampungan air dengan volume besar.
Kemudian, alternatif semacam sterilisasi air sungai menjadi air bersih bisa dilakukan sebagai air bersih layak pakai.
“Karena sekarang yang dibutuhkan adalah langkah antisipasi penaganan bencana kekeringan air bersih. Misalnya kali brantas dikelola dengan alat yang bisa mensterilisasi air sungai menjadi air bersih. Daripada menganggarkan sesuatu yang jangkanya kurang bermanfaat untuk warga kabupaten Blitar,” tuturnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Anik Wahjuningsih mengatakan, dinas terkait Pemkab Blitar untuk lebih intensif turun ke lapangan meninjau kondisi warga Kabupaten Blitar selatan yang tengah dirundung nestapa kekeringan air bersih.
Dia berharap Pemerintah Kabupaten Blitar lebih inisiatif dan solutif mensikapi persoalan yang terjadi di Kabupaten Blitar bagian selatan yang krisis air bersih yang masif.
“Nanti biar bersama kami turun ke lapangan untuk melihat kondisi warga kita. Itu mesti dilakukan supaya segera ada sikap yang dibutuhkan mereka,” tandas politisi partai Golkar ini. ( edy)
