Uang Pesangon Tidak Sesuai Ratusan Masa Demo PT Graha Damai Putra

 1,694 total views,  2 views today

Insert foto: Ratusan buruh demo didepan kantor PT Graha Damai Putra menuntut pesangon yang sesuai

SIDOARJO.Indonesia Jaya – Ratusan buruh dari federasi serikat buruh independen (F SBI) demo menuntut pesangon yang sesuai di perusahaan PT Graha Damai Putra, di jalan Deltasari Indah blok An 17.A waru Sidoarjo. Senin (23/03/20)

Tuntutan tersebut berawal dari dua karyawan Security PT graha damai putra yang di PHK dan diberikan uang pesangon yang tidak sesuai dengan uu no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dari pihak manajemen hanya bisa memberi pesangon sebesar 10 kali gaji UMK 2019, padahal dua karyawan tersebut sudah mejadi karyawan tetap di perusahaan tersebut selama 17 tahun, dan menurut aturan Disnaker tentang UUD pesangon ditetapkan, Kewajiban ini mungkin familiar di telinga kita sebagai pembayaran uang pesangon. Namun, sebenarnya uang pesangon hanyalah salah satunya saja. Selain uang pesangon, karyawan yang di-PHK oleh perusahaan juga memiliki hak untuk mendapatkan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), serta Uang Penggantian Hak (UPH). Kewajiban perusahaan ini telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 1, sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Perhitungan uang pesangon yang ditetapkan berdasarkan pasal 156 ayat 2 Undang – Undang no.13 tahun 2003 adalah : masa kerja kurang dari 1 tahun = 1 bulan upah, masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun = 4 bulan upah. masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun = 5 bulan upah.

Baca Juga: Ribuan Buruh Demo Tolak OMNIBUSLAW Jalan Surabaya Sidoarjo Lumpuh Total

Selanjutnya masa aksi melalui perwakilan dari serikat buruh F SBI melakukan perundingan dengan menajemen PT Graha Damai Putra mengenai jumlah pesangon yang sesuai, tapi rupanya pihak manajemen terlalu berbelit-belit dan seakan akan gobloki.

Seperti yang disampaikan Wahyu Arry H,
Wakil ketua umum F SBI setelah mengikuti perundingan mengatakan.”Pihak perusahaan PT Graha Damai Putra sampai bulan maret 2020 belum melaksanakan dan memberikan hak membayar pekerjanya dengan umk tahun 2020, hal ini jelas jelas melanggar aturan yang berlaku dan perusahaan Graha Damai Putra juga telah melakukan PHK terhadap 2 orang karyawan Security, yang notabene pengurus SBTP F SBI di PT Graha Damai Putra, sehingga dapat diduga bahwa perusahaan melakukan tindakan union busting

“Dalam rapat bipartit hari ini perusahaan bersikukuh tidak mau menandatangani risalah bipartit, dan hal tersebut bisa dikategorikan gagalnya perundingan.” Ucapnya.

Sudah terbukti PT Graha Damai Putra sudah menyalahi aturan dan dengan kesengajaan membuat kebijakan sepihak yang merugikan karyawan dan melanggar aturan sesuai dengan uu no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. (Bledex)

Lihat Video Berikut Ini:

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: Ma'sum Af

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!