Hasil Rangkuman Diskusi 22-23 Maret Mengenai kasus Covid-19, Pandangan Umum

 804 total views,  2 views today

Insert foto: ketua DPC PBB Kota Surabaya Samsurin ngopi bareng bersama Muhammad Risyad mahasiswa FISIP Unair dan Kawan kawan. Senin (23/03/20)

SURABAYA.Indonesia Jaya-Kasus wabah Covid-19 yang melanda hampir diseluruh dunia sekarang dikabarkan dimulai dari Wuhan, China. Setelah diadakan penelitian, WHO merilis bahwa Corona Virus ini dikategorikan Pandemi yang berarti virus menular. Setelah China, negara Eropa seperti Italia, Korea Selatan, Singapura, dan banyak lainnya pun terkena dampak penularan. Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang sedikit lambat tertular dibanding beberapa negara yang lain. Namun, meskipun demikian, seharusnya pemerintah pusat haruslah bisa menerapkan tindakan preventif untuk Indonesia agar tidak tertular hingga bisa dibilang semi parah seperti sekarang (karena sudah ada beberapa daerah yang dikatakan sebagai zona merah).

Saya menyesalkan kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket pesawat, bahkan menyiapkan dana miliaran untuk diberikan kepada influencer demi menggenjot pariwisata Indonesia disituasi dan kondisi yang seperti ini. Statement yang terkesan meremehkan dan tidak masuk akal juga keluar dari beberapa pejabat sebelum pandemi ini benar-benar dinyatakan resmi masuk ke Indonesia.

Baca Juga: Enam Warga Di surabaya Positif Terkena Virus Corona 2,7 Juta Penduduk Surabaya Jadi Resah

Saya juga menyesalkan kebijakan Jokowi dan kabinetnya yang seakan-akan berusaha mempertahankan kemampuan ekonomi “semu”. Hal tersebut berkaitan dengan opsi Lockdown yang muncul sebelum virus masuk dan sesudahnya, dan juga tentang “pembiayaan influencer”. Mungkin pemerintah terpaku dengan jumlah ekonomi yang besar namun pelaku ekonominya sedikit. Coba bandingkan dengan jika wabah sudah masuk seperti ini maka, pelaku UMKM, Perusahaan Swasta, Transportasi publik dalam negeri, pedagang kecil, hingga sektor pendidikan pun tidak jalan. Mungkin perputaran uang di sektor ini lebih kecil, tapi pelaku nya lebih banyak dan jelas akan lebh berdampak.

Foto:Muhammad Risyad, mahasiswa FISIP Unair dan Kawan kawan

Gagapnya pemerintah pusat ini juga berdampak ke daerah-daerah di Indonesia, seperti statement Jokowi yang mengatakan bahwa “kebijakan Lockdown atau tidak, pusat yang menentukan”. Statement yang seperti ini mungkin secara langsung tidak salah, tetapi bisa jadi menimbulkan efek baru kepada pemerintah daerah/kota agar segala sesuatu kebijakan menunggu pusat dan bahkan pemerintah daerah akan sulit untuk mengambil inisiatif tertentu untuk melindungi masyarakatnya.

Hal yang kurang pas juga muncul dari salah satu wali kota Surabaya ,yaitu Risma yang mengatakan zona merah zona PDIP. Perihal wabah adalah perihal kemanusiaan, sebaiknya jangan mengidentifikasikan hal-hal seperti ini ke arah yang politis. Sebenarnya hal tersebut biasa saja dalam satu perspektif, tapi sangat tidak pas jika dilihat dari berbagai macam perspektif. Klaim mengenai zona partai politik tertentu juga bisa memecah belah masyarakat, karena akan timbul identifikasi-identifikasi politik di masyarakat tersebut. Belum lagi dengan partai politik lain yang juga eksis di daerahnya. Hal yang paling baik adalah menghilangkan klaim golongan kepentingan dan merangkul semua golongan untuk bisa melakukan tindakan preventif di kota Surabaya.

Baca Juga: Jangan Lebay Bu Cantik, Tidak Semua Orang Surabaya PDIP Lho

Penyemprotan Disinfektan ke setiap penjuru kota, memproduksi masker (jika bisa), menyiapkan tenaga medis beserta peralatannya, bahkan harus mengambil langkah berani lainnya seperti memberikan perlindungan kepada pegawai perusahaan swasta yang masih tetap bekerja. Seperti yang diketahui, mata pencaharian masyarakat sangat beraneka ragam. Aparatur Sipil Negara dalam hal ini cukup diuntungkan. Tapi bagaimana dengan para pedagang, pegawai perusahaan swasta, pengusaha UMKM, dan orang-orang yang bermata pencaharian yang “tidak ikut negara”? mereka juga perlu diperhatikan. Langkah-langkah berani seperti memerintahkan agar pemilik perusahaan swasta melakukan jadwal shift pegawainya agar tidak terjadi kerumunan yang masif, atau bahkan membuat jasa delivery order oleh pemerintah agar pedagang juga masih dapat berjualan, merupakan solusi-solusi yang cukup berat tapi patut dipertimbangkan.” Muhammad Risyad, mahasiswa FISIP Unair (Bledex)

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: Ma'sum Af

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!