Dampak Sosial Ekonomi Pedagang Perempuan dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Penutupan Pasar PGS dan Pegirian)

 509 total views,  2 views today

 

 

Insert foto: Izza Zahara wasek DPC PBB Kota Surabaya. Minggu (5/4/20)

 Surabaya.Indonesia Jaya – Corona atau Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan. Virus ini menyebar melalui tetesan pernapasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk. Penyebaran virus ini dikatakan sangat cepat yakni dalam setiap populasi akan menyerang setiap lima orang, berarti itu tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk menangkap simulitis. Cara menghambat penyebaran virus ini adalah dengan melakukan Social Distancing (Pembatasan sosial atau menjaga jarak).
Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya dalam menghambat persebaran virus corona yang pada awalnya disikapi dengan berlakunya Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona yang berlaku pada 19 Maret 2020. Disusul dengan beberapa undang undang yakni , Perpu no 1 th 2020, Pp no 21 th 2020 Kepres no 11, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020. dalam konferensi pers pada tanggal 31 maret 2020 jokowi mengatakan “Terkait penanganan covid19 dan dampak ekonomi keuangan, saya menginstruksikan total tambahan belanja dan pembiayaan

APBN 2020 untuk penanganan covid-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun,” Alokasi dana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Adapun salah satu perincian alokasi dana Insentif perlindungan sosial sebesar Rp110 triliun. Diantaranya:
1. Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dibayarkan bulanan mulai April dan bantuan setahun naik 25 persen,
2. Kartu sembako naik dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima. Manfaat kartu sembako naik dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu selama 9 bulan atau naik 33 persen,
3. Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat kartu prakerja akan mendapat insentif pasca pelatihan Rp600 ribu dengan biaya pelatihan Rp1 juta,
4. Listrik gratis 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik daya 450VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi,
5. Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan MBR hingga 175 ribu,
6. Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok sebesar Rp25 triliun.
Pemerintah terlalu bertele tele dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang butuh pendataan lebih lanjut tanpa memikirkan cara mengakses fasilitas tersebut dan berapa lama waktu yang diperlukan dalam memperoleh hak dasar rakyat. Contoh, masih banyak warga yang tidak terdaftar dalam PKH, dan mengurusnya pun tidak mudah serta membutuhkan waktu yang lama, penerimanya juga belum tentu orang yang membutuhkan.

Kota Surabaya telah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan dengan PP No: 21 Th 2O2O pasal 4. Pada pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) termaktub “Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.” Ayat (3) “Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.”
Pemerintah Kota (Pemkot) akan menutup sementara Pusat Grosir Surabaya (PGS) Jalan Raya Dupak nomor 1, Gundih, Raya Kecamatan Bubutan. Penutupan sementara PGS mulai 5 April 2020 dan dilakukan selama 14 hari untuk mencegah penyebaran Corona COVID-19. Selain penutupan PGS Pasar Pegirian juga akan di tutup dimulai pada tanggal 4 april 2020. menurut pernyataan salah satu penjual di pasar belum ada kompensasi dari pemerintah kota surabaya atas penutupan pasar selama 14 hari itu, dikarenakan pemerintah fokus untuk penutupan pasar terlebih dahulu. Tentu hal ini kontradiktif dengan PP No: 21 th 2020 pasal 5 ayat (1) “Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.”. Dalam UU No: 6 th 2018 bab III pasal 8 tertulis “Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina.” Ada sekitar 1500 pedagang di pasar PGS dan 605 pedagang di Pasar Pegirian yang terdampak virus corona belum mendapatkan kepastian dan pemenuhan hak dasar, di tambah lagi 90% penjual di pasar tradisional tersebut adalah perempuan.

Secara keseluruhan, virus corona berdampak besar pada sektor perjalanan, produksi dan konsumsi, yang berdampak pada banyak sektor dan juga ke kelompok perempuan dan laki laki. Keberpihakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjamin kelangsungan hidup pedagang tradisional dan keberadaan pasar tradisional yang ada di Surabaya, perlu diwujudkan dalam payung hukum yang jelas berupa peraturan daerah.

Sebanyak enam juta rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan dan setiap tahun kepala keluarga perempuan meningkat sampai 14% yang berarti disini perempuan memiliki peran penting dalam keluarga.

Perempuan adalah pelaku ekonomi potensial tapi kesulitan mendapatkan akses modal dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Beban yang dihadapi oleh pedagang khususnya perempuan semakin berat akibat dari wabah virus corona.

Bukan hanya terkait ketidakpastian dan perlindungan terhadap penghasilan, perempuan juga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga baik sandang maupun pangan.

Banyak pedagang perempuan menerima dampak virus corona menyebabkan mereka tidak penghasilannya menurun bahkan tidak mendapatkan kompensasi apa pun atas penutupan pasar selama masa karantina, dan sekarang lebih di persulit lagi karena penutupan pasar tempat mereka bekerja.

Kekurangan ini juga dapat memicu meningkatnya angka kekerasan rumah tangga di karenakan kurangnya pemasukan dari segi ekonomi. Dengan tidak adanya jaminan sosial, perempuan tidak memiliki pilihan karena tidak memiliki tempat untuk mencari nafkah mereka terpaksa tinggal di rumah dan hidup dari sedikit tabungan yang mereka miliki.

Kondisi ini menempatkan perempuan dalam situasi yang memprihatinkan. Alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah, implementasi PP No: 21 tahun 2020 juga di pertanyakan, dan Kesejahtereraan pedagang pun di pertaruhkan. Seharusnya pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan dasar pedagang yang menjadi tulang punggung keluarga, mengapa pemerintah tidak menutup swalayan besar juga?. Pemerintah memiliki dana untuk membailout bank bank colaps, ada uang untui insentif sektor ini sektor itu, apakah ini karena virus atau sistem yang tidak bisa mengakomodir?. (M.Af)

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: Ma'sum Af

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!