Pemkot Surabaya Tidak Punya Management Yang Kongkrit Dalam Penanggulangan Covid-19

 560 total views,  2 views today

Insert foto: Samsurin Ketua DPC PBB Kota Surabaya

Surabaya.Indonesia Jaya – Berkali kali partai bulan bintang kota surabaya mengkritisi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Tentang kebijakannya yang menyusahkan banyak orang surabaya,

Sekarang ribuan orang surabaya tidak bisa bekerja, pasar tradisional ditutup, mlijo tidak bisa melayani konsumen rumahan, warkop warkop dibubarkan. Karyawan penjaga toko, buruh angkot, sopir armada umum,PK-5, dll, banyak yang nganggur.

Surat Edaran walikota surabaya
Prihal peningkatan kewaspadaan terhadap covid-19 membawa kesengsaraan warga kota surabaya.

Pemerintah kota surabaya tidak mempunyai management penanggulang wabah ini secara konkrit, semua berdasarkan improvisasi dan kuasa walikota, DPRD kota surabaya hanya menonton atraksi ini.

sementara pengusaha waralaba seperti indomart dan alfamart tetap buka, apa kita semua disuruh belanja di sana, ini kan menguntungkan pihak tertentu.

Walikota sepertinya tidak pernah mengindahkan surat edaran menteri perdagangan , himbauan mendag agar mengatur jam kerja pasar rakyat dan melakukan pembinaan sesuai protokol kesehatan, bukan malah menutup pasar dan menghambat distribusi pasokan bahan pokok.

Kita semua butuh makan, ASN juga butuh makan. Sementara seperti apa nantinya distribusi bahan pokok kalau pasar dan jalan di tutup. Ini yang harus segera di jawab oleh pemerintah kota surabaya jika Pembatasan Sosial Berskala Besar diterapkan.

Apa mencontoh model kementrian Pertanian dengan mengandeng gojek untuk distribusi pangan ke masyarakat. Kalau itu diterapkan, masyarkat kita tidak terbiasa dengan pengunaan aplikasi online , Segmen pasar online hanya mencapai 20% . yang sudah terbiasa memakai M-bangking, fintech seperti OVO, Gopay dll. Tidak banyak.

Sedangkan lebih dari 70% adalah segmen yg belum kenal alat bayar elektronik, hanya konsumen menengah keatas yang mengunakan aplikasi online.

Saran saya ajak distributor dan bulog untuk melakukan distribusi sembako karena selama ini bulog punya pengalaman yang cukup lama membantu pemerintah. Ajak para PKH ( program keluarga harapan ) karena mereka punya data keluarga pra sejahterah. Ajak lembaga masyarakat RT, RW , LPMK , PKK , Ormas agar distribusi sembako bisa sampai tepat sasaran.

Sampai hari ini pemerintah kota surabaya belum pernah memberikan solusi akan dampak sosial ekonomi akibat covid19.” Kata Surin,

Lanjutnya,” Warga surabaya di suruh mikir nasibnya sendiri, sementara pemkot surabaya tutup pasar, tutup jalan, menerima bantuan csr dari perusahaan perusahaan yang ada di surabaya dan di timbun di balai kota, sementara tidak pernah di umumkan distribusi bantuan itu larinya kemana.“ Tegas samsurin ketua DPC PBB Kota Surabaya. (Red)

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: Ma'sum Af

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!