Perangkat Desa Blokir Informasi Wartawan Terkait Soal Dugaan Penyimpangan Dana BANSOS Dampak Covid-19

 1,445 total views,  6 views today

Ilustrasi. Foto: Dok/Google Image

Sampang.Indonesia Jaya – Sungguh sangat di sayangkan seorang perangkat desa di bagian pelayanan, di desa Kalianget Barat, kecamatan Kalianget, kabupaten Sumenep tidak koperatif kepada awak media. Dilansir dari Pena Rakyat. Jumat 08/05/2020.

Karena ramai di media bahwa bansos BLT dampak Covid-19 dari Kementerian Sosial (Kemensos), banyak tidak tepat sasaran pendataannya, yang ujungnya sistem dan Pemerintah pusat yang di salahkan bila ada persoalan di lapangan.

Sering terjadi di desa penerima bansos tidak tepat sasaran dengan berbagai alasan bahwa yang menentukan bagi penerima adalah Pemerintah Pusat atau sistem, dari itu Samsul selaku aktivis dan warga desa Kalianget Barat bersama awak media merasa terpanggil untuk mengawal segala program bansos dampak Covid-19 yang begitu sangat besar anggaran yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa.

Dan banyak warga di desa Kalianget Barat yang belum mendapatkan bantuan tersebut, sedangkan sebelumnya sudah pernah didata oleh RT maupun langsung mendaftarkan diri ke Kades Kalianget Barat dengan mengumpulkan foto copy KTP dan KK, tapi sampai saat ini tidak ada yang mendapatkan, karena itu demi keterbukaan publik, kami berupaya untuk mengetahui daftar nama penerima Bansos di desa Kalianget Barat, supaya program BLT tersebut tepat pada sasaran.

Disaat aktivis, warga dan awak media melakukan komunikasi dengan Suharto Kades Kalianget Barat melalui WA seluler, terkait daftar nama penerima BLT di desa Kalianget Barat, Suharto mengijinkan daftar nama tersebut untuk di copy, dan menyuruh minta ke Desy bagian pelayanan.

“Tidak ada Niat tuk itu….ngapain tidak ada gunanya….& lagi apa Untungnya…buat kita…, Oh yaa, langsung ke Desy…bagian pelayanan…”. Jawab WA Suharto. Rabu 06/05/2020.

Sangat di sayangkan, setelah awak media melakukan konfirmasi dengan Desy, kontak telfon lasung di putus dan WA selulernya juga di blokir, sehingga akses komunikasi Wartawan dengan perangkat untuk mendapatkan informasi publik terhambat.

Samsul menilai perbuatan perangkat desa itu sudah keterlaluan, “Perangkat desa itu harus sadar bahwa dirinya telah di gaji uang rakyat, dan jangan merasa berkuasa di desa, karena masyarakat khususnya di desa Kalianget Barat sangat membutuhkan pelayanan informasi dan tidak ada yang harus di sembunyikan dari rakyat”. Kesal Samsul.

Karena dari itu Samsul berharap Pemerintah Desa harus komparatif, jangan main petak umpet dan segala program bantuan apapun harus transparan kepada masyarakat dan publik, karena anggaran yang digunakan itu uang negara dari rakyat untuk semua rakyat.

“Saya orang kecil, juga ingin merasakan perhatian dan bantuan bansos tersebut dari pemerintah khususnya kepala desa kalianget barat,Pemerintah desa harus terbuka(transparan) jangan ada yang di tutup-tutupi”, Ucap Samsul dengan harapan dan perhatian dari pemerintah Pusat, Daerah dan Desa.

Harapan Samsul dengan terpilihnya kepala desa yang baru supaya ada perubahan untuk desa Kalianget Barat, khususnya seperti data penerima bansos yang lama perlu dikaji ulang (direvisi), yang aneh lagi bagi penerima yang sudah meninggal dunia dan pindah domisili masih terdaftar juga dipenerima bansos. (*)

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: Ma'sum Af

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!