DPP LSM AMPAR Cirebon Adakan Orasi Di Depan Kantor Bupati Cirebon

 490 total views,  2 views today

LSM Ampar saat berorasi didepan kantor Bupati
LSM Ampar saat berorasi didepan kantor Bupati

Cirebon,Indonesia Jaya – Terkait penjualan tanah kapling yang dilakukan oleh salah satu yayasan di Desa/Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Pasalnya tanah yang akan dijual tersebut merupakan areal persawahan produktif dan akan di alihfungsikan menjadi area perumahan/kavling.

LSM Ampar melakukan orasi di depan kantor Bupati Kabupaten Cirebon. Kamis (15/10/20). Mereka menuntut kepada pemerintah Kab. Cirebon agar tentang masalah tanah yang ada di wilayah Kec. Jamblang Kab. Cirebon tidak sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Perpres RI Nomor 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, dan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 3 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, Perda Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah RTdan RW, karena penjualan tanah kavling tersebut berada di atas lahan zona merah atau lahan hijau atau lahan abadi untuk pertanian.

Baca juga : Pedagang Pasar Kedurus Datangi Kantor kec. Karangpilang

Menurut keterangan ketum DPP LSM Ampar (Amanat Perjuangan Rakyat) Maulana menuturkan pada media,”Kalau ini kan mengenai lahan pertanian produktif yang dijadikan Kavling oleh Yayasan atau perseorangan, sekarang lagi marak di Cirebon sekitar 50 titik dan tersebar di kecamatan dan untuk tuntutannya kami lebih condong ke Perda terlama ya Jadi kita untuk sementara pihak Satpol PP untuk segera menginventarisir atau menutup lokasi tanah sementara,Terus yang paling urgent adalah membuat perbup mengenai pengkavlingan pada bentuk aplikasi tersebut jelas-jelas itu kan lahan pertanian produktif dan kalau lahan produktif di bangun rumah rumah semua otomatis kita nanti anak cucu kita mau makan apa?untuk itu kami dari LSM DPP Ampar Cirebon agar Pemerintah Daerah khususnya kabupaten Cirebon (Bupati) dapat menindak lanjuti segala tuntutan tuntutan dari kami sebagai kontrol sosial atau lembaga swadaya masyarakat.” Pungkasnya (Anis)

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: Ipin

SELALU MENJADI YANG LEBIH BAIK, ''Kalau Benar Kenapa Harus Takut, Kalau Bersih Kenapa Harus Risih"

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!