Pembangunan Tambak Bersebelahan Wisata Pantai Tonggu Belum Kantongi Ijin Resmi

 66 total views,  2 views today

 

Edi Riyanti Kasi Amdal DLH
Edi Riyanti Kasi Amdal DLH

Probolinggo, Indonesia Jaya – Pembangunan tambak di Desa Pabean di Dekat Wisata Pantai Tonggu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo”Jawa Timur diduga meninggalkan Sejumlah Banyak permasalahan, Mulai dari dugaan perijinan yang belum lengkap, Rusaknya akses hingga dampak lingkungan.
Berkisar 6-7 Bulanan perjalanan pembangunan Tambak ini belum mengantongi ijin resmi dari Dinas terkait, namun selama itupula Pembangunan Tambak tersebut masih berjalan dengan segala aktivitasnya.

Puluhan Awak Media Cetak, online dan Elektronik yang tergabung dalam sebuah organisasi di kota Probolinggo AJP (Aliansi Jurnalis Probolinggo) ke Lokasi Tambak untuk Konfirmasi, namun para pekerja pembangunan tambak tidak memberikan jawaban.

(kaos putih) Ketua AJP (Aliansi Jurnalis Probolinggo) Fahrul Mozza bersama anggota AJP
(kaos putih) Ketua AJP (Aliansi Jurnalis Probolinggo) Fahrul Mozza bersama anggota AJP

Edi Riyanto, Kasi amdal Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Probolinggo mengatakan bahwa pihaknya belum melakukan tidak lanjut terkait sejumlah hal berkaitan dengan pembangunan tambak tersebut. Kami belum melakukan pembahasan dokumen (UKL /UPL) karena masih belum lengkap jadi kami masih belum bisa menindaklanjuti,” ujarnya.

Huliyatul Haq, Kasi penetapan dan penerbitan ijin Dinas Perijinan Pemkab Probolinggo mengungkapkan bahwa pihaknya belum mengeluarkan ijin terkait adanya aktifitas tersebut, Untuk teknis pemberkasan perijinan akan masuk ke kami setelah dokumen lengkap yang sebelumnya proses di UPTD teknis.
Untuk ijin tambak tersebut sesuai informasi dari staf kami bahwa untuk UKL/UPL masih proses di DLH, Untuk rekom tata ruang sudah kami terima dari PUPR sementara dokumen yang lain belum kami terima dan sejauh ini kami belum mengeluarkan ijin,” ungkapnya.

Lokasi Dekat Wisata
Lokasi Dekat Wisata

Susilo, Kepala Desa Pabean Kecamatan Dringu menegaskan bahwa terkait akses jalan yang rusak akibat adanya aktifitas pembangunan tambak nanti akan dilakukan perbaikan oleh pihak perusahaan. Untuk lahan pembangunan tambak seluas kurang lebih Mencapai 5 hektar, SHM kira kira kurang lebih 2 hektar”dan SHU kurang Lebih 3 hektar” sendiri sudah sesuai dan semua pihak terkait telah sepakat, Perusahaan pun juga memberikan kompensasi pada masyarakat,” jelasnya.

Berbudi Bawa Laksana, aktivis lingkungan hidup menegaskan,” bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo dinilai kurang tegas dalam penegakan peraturan daerah (Perda) berkaitan dengan adanya aktifitas pembangunan tambak diwilayahnya. Pasalnya ada dugaan segelintir perusahaan menyepelekan perda dengan melakukan aktifitas lebih dulu dari pada menyelesaikan perijinannya.

Senada juga disampaikan oleh H, Safri Agung selaku lembaga pengawas jalannya pemerintah, sangat menyesalkan, Pemerintah Daerah yang tidak tegas atas pembangunan tambak tidak berijin. Selain kontribusi kedaerah tidak ada, jalan yang rusak meresahkan warga sekitar, pengaturan kendaraan muatan material harus ada Amdal Lalin, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.(SB)

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: pemimpin redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *