Diduga Siluman Proyek Pembangunan Pendamping Jalan Kabupaten Mojokerto

 78 total views,  2 views today

 

Pengerjaan Proyek Pendamping Jalan
Pengerjaan Proyek Pendamping Jalan

Mojokerto, Indonesia Jaya – Semakin hari semakin sangat memprihatinkan,dari pantauan dan pengamatan tim media Indonesia jaya mulai awal November hingga hari ini banyak sekali menemukan beberapa titik proyek yang terkesan tertutupi,baik informasi darimana sumber dananya,besar anggaran nya atau bahkan volume proyek tersebut,dalam hal ini diperkuat dengan adanya beberapa proyek pemerintah khususnya kabupaten Mojokerto, banyak sekali yang tidak mencantumkan papan proyek,maka bisa dikatakan sebagai proyek siluman.Jumat 4/12/2020

Tentunya dalam hal ini sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggaris bawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Disisi lain mengenai besar atau kecilnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah, tentunya itu memberikan kesan kepada masyarakat bahwa program yang sedang dilakukan oleh pemerintah tidak ada KKN(korupsi kolusi dan nepotisme)apalagi tidak jarang pemerintah melalui dinas perpajakan kerap mencanangkan orang bijak taat pajak,dan ada pula pajak yang anda bayar kembali ke rakyat untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat.

Dan bila dalam hal ini tidak dilakukan oleh pejabat atau pelaksana proyek maka sudah jelas itu melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 (Permen PU 29/2006), tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, serta Permen PU 12/2014 atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/20014 disebutkan, salah satu terkait persyaratan penampilan bangunan gedung, yang salah satunya memperhatikan aspek tapak bangunan, termasuk pemasangan papan nama proyek untuk memperhatikan keamanan, keselamatan keindahan dan keserasian lingkungan. Selain itu, agar masyarakat mengetahui sumber anggaran, besaran anggaran maupun volume.

Jika dibiarkan dengan kondisi seperti ini maka tidak heran dan pasti terjadi bila suatu saat ada banyak pejabat yang berurusan dengan pihak berwenang,baik dengan kepolisan, kejaksaan atau bahkan KPK(komisi pemberantasan korupsi) apakah masih kurang contohnya selama ini,sudah banyak pejabat yang tersandung dan sudah banyak pula menjalani hukuman atas tindakan dan perilaku sendiri,maka dalam hal ini masyarakat hanya mengharapkan kejujuran dan keterbukaan.(Bdet)

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: pemimpin redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *