Di duga Oknum DPKP Bermain Dalam Pengadaan Barang Proyek Ipal

 72 total views,  2 views today

 

Kantor DPKP
Kantor DPKP Kota Mojokerto

Mojokerto, Indonesia jaya – Lagi-lagi ulah oknum dinas yang memalukan terjadi, kali ini diduga ikut berperan dalam pengadaan,oknum DPKP disebut namanya oleh ketua panitia KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) ketika namanya disebut oleh ketua panitia dan pelaksana proyek Ipal Komunal bahwa Mr. M dan Mis. W ikut berperan mencarikan dan menerima pembayaran terkait pengadaan barang untuk keperluan proyek Ipal Komunal, saat di konfirmasi dan dipertemukan oleh penyebut namanya, Mr. M terkesan banyak sekali yang disembunyikan, jika memang Mr. M tidak melakukan semua ini kenapa tidak menegur atau bahkan tidak marah sama penyebut ?, ada apa semua ini?
Apakah memang terlibat atau memang penyabar?

Kamis, 10/12/20 tim awak media Indonesia jaya, mendatangi kantor DPKP yang ada di tengah kota Mojokerto guna menghadap kadis DPKP yakni Mashudi, namun kadis gak ada dikantor karena menghadiri peresmian proyek ipal komunal yang ada rusun kota Mojokerto.
Sekitar satu jam menunggu datanglah Muraji selaku Pj. sekretaris DPKP, kemudian menyuruh staf untuk mempersilahkan masuk ke kantornya.

Menurut keterangan muraji,apabila ada oknum yang terlibat dan berperan dalam pengadaan barang seperti yang kami sampaikan,jelas itu melanggar aturan sebagai ASN(aparatur sipil negara) lalu muraji menjelaskan dalam hal ini akan konfirmasi ke PPK nya yakni Mr. M dan Mr. Mj selaku pengawas lapangan,dan bila memang terbukti akan kami tindak tegas ungkap Muraji.
Dalam hal ini,bila memang secara sah dan meyakinkan maka oknum dinas ini sudah melakukan kolusi untuk memuluskan sebuah program pemerintah.

Apabila ada pejabat negara yang melakukan kolusi tentunya akan merugikan nama baik kedinasannya juga secara otomatis merugikan masyarakat dalam hal ini,sudah banyak kejadian selama ini yakni Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan,
Adapun Kolusi yang bisa memicu terjadinya tindak pidana antara lain :

a. Membuat spesifikasi barang/jasa yang mengarah ke rekanan tertentu
b. Mengatur/Merekayasa Proses Pengadaan
c. Membuat syarat-syarat untuk membatasi peserta lelang.

Padahal sudah jelas mengacu Perpres 54 tahun 2010 pada pasal 24 disebutkan tentang pelarangan menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Kemudian juga dijelaskan pada pasal 56 juga disebutkan :
Perbuatan atau tindakan penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :
berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

Muara dari kolusi tersebut adalah peniadaan kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa. Kompetisi dalam pengadaan publik berarti penyedia/rekanan secara independen bersaing untuk menawarkan barang/jasa dalam suatu proses pemilihan. Kompetisi yang sehat merupakan elemen kunci yang akan menghasilkan penawaran yang paling menguntungkan bagi pemerintah khususnya harga paling rendah dan kualitas barang yang paling baik. Bagi penyedia/rekanan kompetisi berfungsi sebagai pendorong penting tumbuhnya inovasi produk barang/jasa untuk menghasilkan produk terbaik dengan harga bersaing. Kompetisi hanya bisa tercapai jika tidak ada kolusi dalam lelang, salah satu masalah yang paling menonjol dalam korupsi pengadaan di sektor publik. Penyedia akan bersaing dengan sehat ketika mereka yakin bahwa mereka disediakan semua informasi yang sama dan akan dievaluasi dengan metode evaluasi yang transparan, tidak diskriminatif, serta tersedia mekanisme untuk melakukan sanggahan terhadap keputusan hasil evaluasi.

Yang semakin mencenangkan adalah bahasa penyampaian dari ketua panitia yakni Fauzan, dalam pengakuannya Fauzan mengatakan bahwa semua praktek yang sudah dikerjakan itu ada yang mengarahkan, selain pendamping juga pak Mr. M dan Mis.Wi, ada apa semua ini,akankah yang diarahkan itu semua sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, atau diarahkan dalam hal lain.

Bukankah selama ini banyak kejadian di masyarakat praktek kolusi yang terjadi contoh praktek persyaratan yang mengada-ngada atau diskriminatif antara lain peserta tender harus menunjukkan saldo kas dengan jumlah tertentu, Laporan keuangan peserta tender harus sudah diaudit KAP, Peserta harus memiliki rekening pada bank tertentu. Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sebagaimana dirumuskan Pasal 118 : apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka Unit Layanan Pengadaan (ULP) dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi; dan/atau dilaporkan secara pidana.(Bdet)

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: pemimpin redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *