Diduga Data Dana APBD Propinsi Misterius (Tidak Berwujud)

 138 total views,  2 views today

 

Ilustrasi Uang
Ilustrasi

Mojokerto, Indonesia Jaya – Ibarat seperti kentut,ada baunya tapi tidak ada wujudnya, mungkin itu pepatah yang pas buat gambaran laporan keuangan salah satu desa yang telah di laporkan di sistem kemendes.

Selasa 5/1/21 Tim awak media Indonesia jaya didampingi oleh salah satu LSM mojokerto mengembangkan informasi terkait tidak jelasnya laporan yang tertera di sistem kemendes terkait aliran dana yang berbunyi pembangunan / rehabilitasi embung desa.

Menyambung dari pertemuan pada hari Jum’at 1/1/21 yang lalu,Selasa siang tim awak media Indonesia jaya dipertemukan oleh kades pada beberapa jajarannya untuk klarifikasi adanya dugaan dana misterius yang sudah terlaporkan di sistem kemendes itu,dalam forum tersebut juga dihadiri petugas Babinsa dan babinkamtibmas dari salah satu desa yang ada di kecamatan Dlanggu mojokerto.

Dalam pertemuan itu materi terkait dugaan adanya dana misterius yang digunakan untuk pembangunan embung desa, untuk kali ini kades menghadirkan sekdes dan para pendamping desa yang berasal dari kecamatan Dlanggu,jawa timur ada tiga pendamping pada saat itu.
Dalam keterangannya sekdes yang juga anak kandung kades itu mengatakan bahwa dana yang dimaksud itu belum terealisasi karena ada beberapa kendala,namun yang jadi pertanyaan Tim awak media Indonesia jaya adalah,jika dana tersebut belum cair,kenapa kok sudah terlaporkan di sistem kemendes ?? Lalu siapa yang menulis dan melaporkan itu ??.

Hal senada juga disampaikan oleh para pendamping desa,salah satu pendamping mengatakan bahwa memang pernah mengajukan anggaran itu,namun karena terkendala sistem tata ruang kota,maka sejauh ini belum ada realisasi,ada tambahan sedikit dari keterangan pendamping,bahwa temuan dan penyampaian dari kami selaku lembaga kontrol sosial,bahwa sistem aplikasi kemendes itu belum sempurna tingkat akuratnya,jadi masih perlu ada pembenahan dari sistem itu,bila sistem itu belum sempurna maka dalam hal ini pihak desa yang harusnya merasa dirugikan.

Karena dalam sistem kemendes itu tertulis jelas bahwa tahun 2019 ada data bahwa desa ini meraup pendapatan senilai 350 juta,juga ada laporan belanja senilai yang sama, begitu juga data pendapatan di tahun 2020 tertulis nominal 350 juta dan di data belanja pula tertulis 350 juta untuk pembangunan/rehabilitasi embung desa,namun dalam hal ini pihak desa tetap mengatakan tidak pernah dan tidak ada dana sebanyak itu.

Untuk pembuktian yang pasti,salah satu peserta yang hadir dalam forum itu mengusulkan untuk menunjukkan rekening desa dan dilihat bersama-sama,namun sekdes keberatan dan mengatakan yang berhak memeriksa dan melihat adalah inspektorat.Tentunya dalam hal ini sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Diperjelas pula di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggaris bawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disaat suasana agak tegang,disini peran Babinkamtibmas muncul, untuk meredam suasana yang sempat sedikit memanas itu,maka kesimpulan dari pertemuan itu bahwa pihak desa tidak bisa menjelaskan secara detail kepada pihak jurnalis maupun LSM,bila kurang kurang berkenan dalam hal ini,pihak desa mempersilakan kepada tim media Indonesia jaya dan LSM untuk mencari keterangan dan data terkait dana misterius itu ke instansi manapun,.
Lalu dengan bijak Babinkamtibmas menyuruh kades untuk menutup acara dengan doa.{Bdet}

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: pemimpin redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *