Kurangnya Tindakan Tegas Dari Aparat, Proyek Siluman Berterbaran

 91 total views,  2 views today

 

Mojokerto, Indonesia Jaya – Simpang siur informasi terkait sumber anggaran pembangunan,desa duren banyak ciptakan proyek siluman.
Berawal dari info masyarakat Kamis 7/1/21 Tim awak media Indonesia jaya mendatangi sebuah desa,yakni desa duren, kecamatan Pilangkenceng, kabupaten Madiun,.

Menurut pengamatan tim awak media Indonesia jaya,ada beberapa proyek desa itu yang tidak memampangkan papan proyek,sehingga patut diduga ada aroma yang kurang sedap dalam pengolahan dan pelaksanaan proyek itu.
Kalau sebuah proyek desa yang menggunakan anggaran APBD atau DANA DESA tidak menunjukkan tranparansinya pada masyarakat,gimana nanti hasil dan kualitasnya?

Padahal sudah dijelaskan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan pada tanggal 30 April 2008 di Jakarta oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2008 oleh Menkumham Andi Mattalatta.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

Jum’at 8/1/21 Tim awak media Indonesia jaya mendatangi kepala desa duren di kantornya,namun mungkin terlalu pagi,kades belum datang.Karena kades belum datang,disitu ada beberapa perangkat desa, salah satunya sekdes,tanpa pikir panjang, langsung aja kita konfirmasi sekdes itu terkait pengolahan dan pelaksanaan proyek pembangunan di desa duren,namun jawaban sekdes kurang lengkap karena lupa dan ada yang gak paham titik lokasi proyek yang ada,maka dalam hal ini sekdes menyarankan untuk menunggu kaur pembangunan dan kades biar jelas semuanya.

Selang beberapa menit datanglah kades beserta kaur pembangunan,maka dipersilahkan untuk masuk ke dalam kantor kades,.
Menurut keterangan kades,apa yang kita konfirmasi dan klarifikasi itu benar adanya,dimana pada tahun 2020 ini desa telah menerima bantuan dari seorang dewan yang mencapai 500juta,adapun pengolahan telah disalurkan pada beberapa titik pembangunan,baik pengaspalan dan rabat beton,ada juga pengurukan dan proyek makadam,juga pada tahun 2020 pula,selain melaksanakan pembangunan yang sumber dananya dari seorang anggota dewan,juga ada proyek yang menggunakan dana desa dengan nominal 321 juta.

Ada yang sedikit menarik dalam keterangan kades duren itu,yakni tidak singkronnya penunjukan titik lokasi pembangunan,juga lupa dan bingung mengenai jumlah anggaran yang digunakan, bukankah selama ini setiap keluar masuknya anggaran harus atas persetujuan kepala desa,kok bingung pak? Tanya kami.
Mengacu pada hasil temuan lapangan dan hasil konfirmasi ini,maka seyogyanya aparat terkait lebih ketat lagi dalam pengawasan dan penegakan aturan yang ada, tentunya ini juga harapan semua masyarakat untuk memiliki pemimpin yang jujur,adil dan bijaksana. {Bdet}

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: pemimpin redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *