Kepala Desa dan Perangkat Desa Tidak Berhak Menggarap Tanah Bengkok

 203 total views,  2 views today

 

Caption tanah bengkok TANAH KAS DESA (TKD)
Caption Tanah Bengkok TANAH KAS DESA (TKD)

Mojokerto, Indonesia Jaya – Sejak Tahun 1992 pernah terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan status Tanah Bengkok dan yang sejenis menjadi Tanah Kas Desa. Instruksi itu dalam rangka mendayagunakan tanah bengkok dengan berubah menjadi Tanah Kas Desa, tujuannya meningkatkan pendapatan Desa. Sayang pada waktu itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan anggaran untuk gaji Kades dan Perangkat Desa, sehingga pelaksanaan Instruksi terkendala. Kades dan Perangkat Desa merasa terancam, kedudukannya secara tradisional menguasai tanah bengkok akan hilang. Meskipun pendapatan Desa dari pendayagunaan Tanah Kas Desa itu akan menjadi sumber gajinya.Sabtu, 9/1/2021

Saat ini, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa amanah yang sama. Keadaannya berbeda dengan Instruksi tahun 1992, Pemerintah sudah mampu menyediakan anggaran untuk gaji Kades & Perangkat Desa, dalam bentuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan, serta Penerimaan Lain yang Sah. Bekas Tanah Bengkok yang merupakan Tanah Kas Desa menjadi Aset Desa, dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber PADes (Pasal 18 Permendagri No. 1/2016). Hasil pengelolaannya yang menjadi PADes itu pun masih dapat digunakan sebagai Tambahan Tunjangan Kades & Perangkat Desa (Pasal 100 ayat (3) PP No. 47/2015 jo. PP No. 11/2019 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ). PP Nomor 11 Tahun 2019 ini mengubah PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019 ; juga untuk menunjang kegiatan pemerintahan Desa yang lain.

“Semua aset desa (termasuk tanah bengkok) yang bisa diuangkan, itu harus dijadikan uang dulu, masuk APBDes dan Rekening Kas Desa (RKD). Selanjutnya pemanfaatannya ditentukan berdasarkan Perdes tentang Pengelolaan Aset Desa. Lalu dijadikan dasar pada Perdes tentang APBDes. Perihal tanah bengkok harus dilelang oleh desa dulu, pemanfaatannya bisa dijadikan “tambahan tunjangan” untuk Kades dan Perades, dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan berdasarkan jabatan dan beban tanggungjawabnya masing-masing”.

Apabila di desa tanah bengkok masih dikerjakan langsung oleh Kades dan Perades, maka itu masuk ranah pidana yaitu tindak pidana korupsi . Kalau ada yang mau menggugat atau melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), apakah bisa..!

Awal dasar hukumnya adalah Permendagri nomor 1 tahun 1982, lalu PP No. 11 Tahun 2019, perubahan kedua atas Pasal 100, PP No. 43 Tahun 2014 berbunyi: 3. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100 :

1). Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
Pelaksanaan pembangunan Desa;
Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
Pemberdayaan masyarakat Desa.
Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
Penghasilan tetap dan tunjarlgan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

2). Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

3). Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.4.

4). Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota.

Memang dalam PP No.86/2019 dalam pelaksanaan supaya ada terjadi singkronisasi maka Bupati harus membuat peraturan teknisnya yaitu berupa Peraturan Bupati (PERBUP) yang mana perbup tersebut untuk mengeksekusi PP tersebut,bisa diambil contoh yang telah dilakukan oleh Bupati mojokertoyang notabene dalam segi filosofi dan geografi sudah bisa mewakili pemerintah daerah yang lain.

Bagaimana kalau pemerintah daerah yaitu Bupati tidak melaksanakan Peraaturan Pemerintah yang mana daalam hirarki perundang-undangan sesuai dengan Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Melihat urutan diatas maka sesuai Peraturan Bupati tidak ada dalam urutan dalam hirarki perundang-undangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka sangat diperlukan integritas seorang kepala daerah yaitu Bupati supaya membuat peraturan teknis yang mengatur petunjuk, teknis dan pelaksanaan dari PP No.11 Tahun 2019 khususnya pada pasal 100 supaya terjadi singkonisasi regulasi serta terciptanya Good Goverment yang diinginkan sehingga segeranya tercapainya kesejahteraan masyarakat ditingkat desa. Dan apabila Seorang Kepala Daerah tidak menjalankan amanat Konstitusi maka bisa dianggap melakukan pembangkangan Konstitusi yang sangat fatal sehingga kepala daerah tersebut bisa diberikan sanksi administrasi bahkan pemecatan oleh presiden melalui Menteri Dalam Negeri. {Shol}

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: pemimpin redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *