Diduga Kades Belum Paham Aturan Tata Cara Pekerjaan Proyek

 210 total views,  2 views today

Kantor Kepala Desa
Kantor Kepala Desa

Mojokerto, Indonesia Jaya – Diduga anti kritik, kades sambilawang menciptakan Proyek siluman,kali ini terkait pengadaan dan pengerjaan proyek lapangan sepak bola yang dilakukan oleh pemerintah desa sambilawang, kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto.

Senin 11/1/21 Tim awak media Indonesia jaya mendatangi kantor kepala desa sambilawang guna klarifikasi terkait dugaan adanya tulisan dengan nada pengancaman yang dilakukan oleh oknum kasun.

Untuk memperjelas apa yang terjadi,kades akan memanggil oknum Kasun yang dimaksud dan ketua TPK juga anggotanya,sambil menunggu yang lain datang,kami keluar sebentar untuk mencari rokok,pada saat di warung ternyata ada beberapa orang yang lagi bekerja dalam pengerjaan proyek lapangan sepak bola. Dalam pengamatan kami dari lokasi pengerjaan, lagi-lagi TPK tidak memasang papan proyek,jadi bisa dikatakan proyek ini di duga proyek siluman,ya kalau begini prakteknya,gimana caranya masyarakat bisa memantau proyek dan anggaran yang digunakan.

Saat kami dekati para pekerja,ada yang menggali pondasi ada pula yang lagi mengaduk adonan semen dan pasir,muncul pertanyaan bahwa proyek yang diduga menggunakan anggaran hingga ratusan juta rupiah itu,cara pengadukan bahan perekatnya masih dengan cara manual, yakni dengan tenaga manusia, apakah proyek dengan anggaran sebesar itu tidak bisa menyewa molen kecil, jika cara pengadukan masih cara manual,apakah bisa dijamin rata campuran antara pasir dan semen ??.

Saat kita konfirmasi,kades mengatakan bahwa selama ini pemasangan papan proyek dilakukan setelah proyek selesai. Setiap proyek tanpa papan nama informasi proyek merupakan sebuah pelanggaran karena tidak sesuai dengan amanat Undang Undang dan Peraturan lainnya,
papan proyek diharuskan ada dan terdapat pada lokasi pekerjaan, karena merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga masyarakat akan mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan.

“Setiap pekerjaan proyek yang tidak menggunakan plang papan nama proyek,patut masyarakat curigai dan diduga bermasalah, dan dengan tidak adanya plang nama proyek membuat masyarakat sulit untuk mengawasi pekerjaan tersebut yang tujuannya sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan uang negara agar tidak salah dipergunakan. Kedua peraturan dimaksud yakni Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan ketidakpahaman kades terkait aturan pemasangan papan proyek,maka patut kita pertanyakan kapasitas nya sebagai kades.
Jangankan memperhatikan dan memahami aturan dan tata cara pengerjaan proyek, memperhatikan bendera sang saka merah putih aja tidak,apakah bendera yang berkibar di kantornya masih layak,apa sudah layak diganti, karena dari pengamatan kami bendera merah putih yang berkibar di depan kantor kelurahan sudah sobek dan kusam. Kalau sudah begini, gimana wujud dan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam Medan pertempuran, saat berusaha mengibarkan sang saka merah putih.

Dalam sejarah perjuangan para pahlawan terdahulu, untuk mengibarkan sang saka merah putih harus mempertaruhkan harta,jiwa dan raga. Sedangkan sekarang untuk mengibarkan sang saka merah putih bisa dipastikan hanya berkorban harta, apalagi untuk kantor pemerintahan, otomatis segala pengeluaran yang menyangkut fasilitas dan pelengkap kantor selama ini ditanggung oleh anggaran pemerintah. {Bdet}

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: pemimpin redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!