Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Lumayan Tinggi

 65 total views,  2 views today

 

Kepala Dinas Sosial Kab.Probolinggo,Ahmad Arif SH.MM
Kepala Dinas Sosial Kab.Probolinggo,Ahmad Arif SH.MM

Probolinggo, Indonesia Jaya – Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan beberapa terobosan tahun 2021 untuk melakukan perbaikan data penerima bantuan pemerintah. Hal pertama yang akan dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap data 15 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun, beberapa bansos yang disalurkan Kemensos, antara lain, Program Sembako yang dahulu bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi yang terdampak penyebaran Covid-19.

Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima Bantuan Pemerintah Non Tunai BPNT dan Bantuan Sosial Tunai BST dan PKH di Kabupaten Probolinggo berkurang.

Di Tahun 2021 ini ada pengurangan jumlah penerima Bantuan Pemerintah Non Tunai BPNT PKH dan Bantuan Sosial Tunai BST di Kabupaten Probolinggo.Sedikit nya ada sekitar 68.485 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dicoret oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Dinsos Kabupaten langsung menindaklanjuti dengan verval (verifikasi dan validasi).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo, Achmad Arif saat dikonfirmasi mengatakan, surat yang disampaikan dari Kemensos, menuliskan kuota KPM untuk BPNT, BST dan PKH tahun ini berkurang dibanding tahun 2020. Jumlah pengurangan juga lumayan tinggi. Yaitu mencapai sekitar 68.485 Penerima KPM.

Untuk bulan Januari 2021, jumlah penerima (BPNT) dan (BST) (PKH) berkurang Sekitar 68.485 KPM. Tahun 2021, penerima (BPNT) 128.475 KPM dan (BST) 12.319 KPM.
Dan (PKH) Penerima 88.316 KPM’
Padahal Desember tahun 2020, penerima (BPNT) 189.889 KPM dan (BTS) 15.704 KPM,” Penerima (PKH) 92.003 KPM”katanya kepada Wartawan Indonesia Jaya kemarin.

Jumlah penerima (BPNT) dan (BST) (PKH) tersebut, diungkapkan Ahmad Arif, tidak hanya terjadi di Kabupaten Probolinggo. Namun daerah lain di Jawa Timur juga mengalami pengurangan KPM dari Kemensos. “Daerah hanya menerima bantuan tersebut sesuai data yang tercantum dalam nama KPM dari Kemensos. Bantuannya pun diterima langsung oleh masing masing KPM,” terangnya.

Penyebab berkurangnya jumlah penerima (BPNT) dan (BST)(PKH) Ahmad Arif mengatakan” pengurangan data KPM itu berdasarkan surat yang diterima dari Kemensos. Pasalnya, Kemensos melihat KPM itu sudah meninggal, pindah tempat, tidak transaksi, dan ada juga penerima ganda atau Dobel.

Intinya ada ketidaksepadanan NIK KPM dari Kemensos dengan Dispendukcapil. Sekarang kami masih proses verval langsung di lapangan. Jadi warga miskin namanya tercoret dan tidak masuk data, bisa dilakukan penambahan dalam verifikasi faktual. Di situ nanti kembali kita usulkan pada Kemensos. Bahkan, Sebanyak 16.163 KPM sudah kita usulkan kembali karena sudah dilakukan verval dan perbaikan data untuk program BST,” ungkapnya. (SB)

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: pemimpin redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *