Perizinan Perusahaan Di Sorot, Pengusaha Ko Aseng Menghindari Pertemuan Sidang Mediasi

 633 total views,  2 views today

 

Diskusi PH RF dengan kabid Hubungan industrial dan perlindungan ketenaga kerjaan PMPTSP NAKER Tanah Datar.
Diskusi PH, RF dengan kabid Hubungan industrial dan perlindungan ketenaga kerjaan PMPTSP NAKER Tanah Datar

Tanah Datar, Indonesia Jaya – Pada hari Jum’at, 5 Februari 2021 telah dilakukan pertemuan kedua dalam rangka mediasi antara pengusaha PT. Rical Bersaudara bernama Hirjardi yang akrab dipanggil Ko Aseng dengan Penasehat Hukum Klien RF bernama Muhammad Intania, SH bertempat di Kantor PMPTSP NAKER Tanah Datar.

Akan tetapi Ko Aseng tetap belum bersedia bertemu muka dengan PH Klien RF.

Menyikapi hal tersebut, PH Klien RF berkomentar “Ini sudah pertemuan kedua, Ko Aseng tidak sanggup memenuhi permintaan data yang kami ajukan, apalagi bertemu muka dengan kami. Kami sayangkan hal ini diduga sebagai tindakan pengecut serta tidak siap untuk menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan ini” ujar Muhammad Intania, SH selepas memenuhi undangan pertemuan dengan Mediator dan Kepala Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar.

Pertemuan kali ini bermaksud membahas kelengkapan bukti dari sisi klien RF. PH Klien RF sudah menunjukkan beberapa bukti seperti salinan percakapan chat antara Ko Aseng dengan RF, pernyataan Ko Aseng menahan uang umroh dan bonus penjualan rumah dan ruko RF yang sejak 2018 belum dibayarkan Ko Aseng dan malah mengalihkan ke tugas lain, bukti pembayaran uang yang sudah dilunasi RF, bukti screenshoot pembayaran BPJS TK yang tidak sesuai antara gaji pokok RF dengan iuran BPJS TK, dan tidak adanya iuran JHT (Jaminan Hari Tua) yang diduga kuat melanggar UU tentang BPJS Ketenagakerjaan.

Akan tetapi PH klien RF belum bersedia memberikan bukti tersebut kepada Mediator karena Mediator tidak dapat menunjukkan bukti dokumen dari pihak Ko Aseng untuk dipelajari keabsahan dan kebenarannya oleh PH.

“Harusnya dalam pertemuan sidang mediasi itu para pihak bertemu muka dan membahas hal-hal yang diperselisihkan berdasarkan data dan argumen masing-masing. Bukan dengan cara di jembatani sepihak-sepihak. Namanya saja sidang mediasi, kedua belah pihak harus bertemu muka dan di mediasi oleh seorang Mediator,” ujar Muhammad Intania, SH

Sementara itu mengutip ucapan Ibu Yeni Azwita, SH, Kasi Mediator Muda PMPTSP Naker Tanah Datar menyampaikan : ”Saya sudah berusaha berbuat terbaik untuk menyelesaikan perselisihan ini, tapi pihak pengusaha bersekukuh tidak mau menjumpai PH klien RF, maka dari itu ditempuh jalan mendiskusikan dan menjembatani secara sepihak sepihak”.

Lebih lanjut PH Klien RF mengomentari : ”Sudahlah tidak mau bertemu muka, tidak pula menitipkan dokumen yang kami perlukan melalui Mediator. Itu kan dapat diartikan sebagai tindakan tidak kooperatif dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial ini. Tidak salah kami menduga karena fakta dalam chat Ko Aseng bersikap intimidatif kepada klien kami, kata- katanya sombong dan cenderung melecehkan warga pekerja lokal.

Ketidakmampuan menyediakan dokumen Peraturan Perusahaan, Kontrak Kerja, Job Description dan Job Scope, Data Iuran BPJS TK yang tidak mengikutkan Iuran JHT, Slip Gaji, Metode Pembayaran Gaji, NPWP Karyawan, Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Ijin Penyimpangan Waktu Kerja, LKS Bipartit dll, untuk diuji dalam sidang mediasi sudah mengindikasikan perusahaan ini tidak patuh kepada pemenuhan syarat-syarat normatif Hubungan Industrial Pancasila”.

“Untuk itu kami telah melaporkan dan mengharapkan kepada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 agar segera mengirim Tim Pengawas untuk memeriksa penerapan sistim ketenagakerjaan di PT. Rical Bersaudara dan perusahaan Ko Aseng lainnya serta mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan agar dipatuhi pengusaha” ujar Muhammad Intania, SH.

“Kami harap dalam pertemuan sidang mediasi ketiga nantinya, Ko Aseng sanggup hadir dan membawa bukti-bukti dokumen yang kami minta, sebab kalau sudah tiga kali tidak hadir, maka dapat dianggap tidak punya itikad baik untuk membayar hak-hak RF dimana seharusnya sudah dibicarakan dalam Perjanjian Bersama Pemutusan Hubungan Kerja (PB PHK) yang tidak dilakukan Ko Aseng. Oleh karena itu kami akan terus menyorot dugaan penyimpangan yang dilakukan Ko Aseng baik tentang dugaan abai pada komitmen dalam Ijin Prinsip membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perumahan Aldi Residence, dugaan tidak mengembalikan sepenuhnya Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) kepada konsumen, dugaan industri paralon dan tandon air yang tidak ada plang nama dan dugaan tidak ada Ijin Penyimpanan Limbah B3 dan Ijin Pengangkutan Limbah B3 serta dugaan lokasi industri yang bertentangan dengan RTRW Kabupaten Tanah Datar”, tutup PH mengakhiri berita ini. {Riyan Riyanto}

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: pemimpin redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!