SPBU Tetap Melayani Pengisian Solar Walau Dengan Jurigen

 84 total views,  6 views today

Kantor SPBU
Kantor SPBU

Mojokerto, Indonesia Jaya – Kebiasaan atau teledor,hal ini patut di pertanyakan dan diselidik oleh aparat terkait. Jum’at 16/4/21 sekitar pukul 18.25wib Tim awak media Indonesia jaya memergoki petugas operator sebuah SPBU yang sedang melayani pengisian BBM jenis solar yang sejauh ini termasuk golongan BBM subsidi dari pemerintah.

Dari pengamatan dan pantauan,dengan kurun waktu yang tak lama,ada beberapa motor yang membawa jurigen secara bergantian mengisi solar, setelah selesai mengisi kita datangi dan kita konfirmasi pembeli tersebut,ada yang mengaku buat bahan bakar diesel (traktor)ada pula yang mengaku buat mesin diesel penggilingan bakso.

Memang tidak ada larangan mutlak bagi masyarakat untuk membeli BBM jenis solar untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat kecil menengah,tapi ada aturan yang harus dijalankan dan dipenuhi oleh masyarakat,yakni dengan membawa surat pengantar atau rekom dari pemerintah setempat yaitu surat SKPD, itupun hanya ijin pembelian dengan kapasitas yang dibutuhkan saja,misalkan petani untuk kebutuhan traktor,maka pemerintah setempat hanya memberikan ijin untuk kebutuhan traktor saja.

Kejadian pengisian solar yang menggunakan jerigen kali ini terjadi di sebuah SPBU yang ada di wilayah kecamatan Gondang, kabupaten Mojokerto. Maka pada saat itu pula tim berusaha menemui pengawas SPBU tersebut,Santoso selaku supervisor mengatakan bahwa pengisian BBM SUBSIDI yang menggunakan jerigen itu salah dan tidak diperbolehkan, namun sejauh ini Santoso selalu mengintruksikan kepada semua operator jangan melayani pengisian yang menggunakan jerigen,jika pembeli tidak bisa menunjukkan surat keterangan dari pemerintah setempat.

Supervisor SPBU saat dikonfirmasi di kantornya
Supervisor SPBU saat dikonfirmasi di kantornya

Pada awalnya Santoso mengelak dan menyangkal atas penyampaian temuan tim, namun ketika kita tunjukan foto dan video kegiatan,baru Santoso menyadari dan saat itu pula operator yang dimaksud dipanggil Ke kantor Santoso. Didalam kantor Santoso itu, operator mengakui semua apa yang baru saja dilakukan yakni melayani pengisian solar yang menggunakan jurigen tanpa menanyakan kepada pembeli apakah membawa surat keterangan atau tidak.

Untuk pertanggung jawaban perbuatan yang diduga menyalahi aturan pemerintah ini,Santoso berusaha menghubungi seseorang berinisial “EY yang tak lain adalah seorang advokat di lembaga Baladika.Santoso menambahkan bahwa selama ini bila terjadi sesuatu khususnya mengenai karyawan SPBU,maka yang muncul “EY, karena menurut Santoso “EY  juga termasuk penyedia semua karyawan di SPBU ini “ungkap Santoso kepada awak media Indonesia jaya yang pada malam itu didamping oleh wakil ketua lembaga masyarakat yang ada di Mojokerto yakni Farkhan.

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sering terjadi di masyarakat, hal ini tentu sangat merugikan Pemerintah (Negara) maupun bagi masyarakat yang membutuhkan.
Penyalahgunaan BBM bersubsidi ini adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 sampai dengan Pasal 58, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), serta pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Meskipun demikian dalam iplementasinya penanggulangan tindak pidana ini dirasakan masih kurang efektif; hal ini disebabkan antara lain; terdapat celah-celah dan merupakan kelemahan dari Undang-undang No. 22 Tahun 2001, yang memungkinkan pelaku dapat lolos dari jeratan hukum, seperti tidak adanya ketentuan mengenai batas jumlah maksimum BBM bersubsidi yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat dan tidak adanya ketentuan mengenai Straf minimal khusus dalam tindak pidana.

Operator saat melayani pengisian solar yang menggunakan jerigen
Operator saat melayani pengisian solar yang menggunakan jerigen

Pertamina (Persero) menegaskan akan menindak tegas dan memberikan sanksi pemutusan hak usaha (PHU) kepada pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) apabila masih melayani pembelian BBM subsidi menggunakan jeriken,sanksi dilakukan berjenjang mulai dari pemberitahuan, skorsing, hingga PHU bagi SPBU yang kedapatan menjual BBM bersubsidi secara eceran,dengan adanya temuan dan pemberitaan seperti ini, apakah aparat terkait berani menindak para oknum nakal tersebut. {Bondet}

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: pemimpin redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!