Pemuda Pancasila Blitar Amankan Pendopo, LSM GPI Minta Jalankan Sesuai Aturan

 46 total views,  4 views today

Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blitar Henrin Mulat Wiyati (tengah, baju hitam), saat konfrensi pers bersama anggotanya di Hotel Puri Perdana Blitar, pada Senin (19/4/2021)
Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blitar Henrin Mulat Wiyati (tengah, baju hitam), saat konfrensi pers bersama anggotanya di Hotel Puri Perdana Blitar

Blitar, Indonesia Jaya – Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blitar, Henrin Mulat Wiyati, mengklarifikasi soal aksi yang dilakukan bersama anggotanya di Pendopo Ronggo Hadinegoro, pada Senin (19/4/2021) tadi, adalah hanya sebatas bentuk solidaritas sesama organisasi.

Disamping itu, kata Dia, apa yang dilakukan bersama anggotanya, tidak ada niatan seperti yang telah diisukan yakni untuk membentengi atau membuat demo tandingan dari Ormas lain, yang kebetulan juga sama-sama menyampaikan aspirasi.

“Jadi ini hari kebetulan saja. Selebihnya, hanya sebatas aksi solidaritas sesama organisasi saja,” kata Mulat saat konfrensi pers di salah satu hotel di Blitar.

Menurutnya, apa yang dilakukan Ormas GPI Blitar untuk Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso untuk tidak menempati pendopo Ronggo Hadinegoro sebagai rumah dinas adalah kurang tepat.

“Dan mungkin Pemkab Blitar mempunyai alasan sendiri, atau justru itu akan mengurangi belanja daerah. Dan yang saya tahu, itu juga atas permintaan Bupati, bukan atas kemauan Wabup sendiri,” tandas Mulat.

Sementara itu, Wahyu Tri Hartanto, selaku Ketua Komando Inti (Koti) PP Surabaya menambahkan, bahwa selain kedatangan nya adalah bentuk reaksi solidaritas dan loyalitas terhadap pimpinan atau rekan seorganisasi, kedatangannya juga sesuai arahan organisasi yang mana sangat sering digaungkan oleh ketua MPN atau pun ketua MPW Jawa Timur La Nyalla Mattalittiu untuk selalu membela kader yang tertindas atau terdzolimi.

“Dan kebetulan Wabup Rahmat Santoso adalah sebagai ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila Kota Surabaya. Sehingga patutlah apa yang menjadi daulat organisasi kita jalankan dan bentuk loyalitas kepada organisasi,” tukasnya.

Berbeda dengan pendapat Ketua LSM GPI, Jaka Prasetyo, kalau mengacu pada undang-undang (UU) Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan secara tehnik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) 109, pasal 6 ayat 1, kata Jaka, jelas disebutkan, kepala daerah atau wakil kepala daerah masing-masing mendapatkan rumah jabatan/rumah dinas berserta perlengkapan dan pemeliharaanya.“Nah ini kenapa rumah dinas wakil bupati menjadi satu, sementara penganggarannya berbeda. Tadi kami juga ketemu wakil bupati, katanya tidurnya di kursi. Nah ini kan kasihan,” tuturnya.

Kemudian, Jaka menyebut, kenapa Pemkab Blitar yang telah menguasai aturan justru malah tidak melakukan. Selain itu, menurutnya, kalau itu sifatnya protokoler ya harus di jalankan secara tegas, bahkan memaksa.

“Kalau bupati tempatnya di pendopo ya tempatkan di situ. Harus tegas. Jangan sampai kacau seperti ini,” tegas Ketua GPI Blitar. {Eko tronjol}

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: pemimpin redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!