Perseteruan Keluarga Baswedan Berujung Penganiayaan Dan Pengeroyakan

 109 total views,  2 views today

Korban sambil menggendong tangannya, saat dikonfirmasi
Korban penganiayaan dan pengeroyokan saat dikonfirmasi

Malang, Indonesia Jaya – Perseteruan yang dialami keluarga baswedan yang ada di wilayah Malang,berujung hingga terjadi pengeroyokan disertai penganiayaan.Kejadian berawal saat RZ.Baswedan (korban) juga sebagai pemilik perumahan Puri Sengkaling malang didatangi oleh kedua Adik kandung yakni AH”dan RB” pada tanggal 4/4/21 sekitar pukul 11.15 wib,.

Ketiga bersaudara ini antara korban dan terduga pelaku ternyata masih kerabat dekat dengan gubernur DKI yaitu Anies Baswedan.

Karena merasa dikeroyok dengan alasan yang tidak jelas,maka pada hari itu juga pada hari Minggu 4/4/21 korban melaporkan kejadian yang dialaminya di mapolsek DAU dan diterima oleh petugas langsung,adapun dari laporan tersebut terlampir no laporan LP-B/44/IV/RES 1.6/2021, laporan diterima pada pukul 20.00 wib. Dari apa yang dirasakan korban saat itu,korban menuju rumah sakit karsa Husada yang ada di Batu malang guna mendapatkan perawatan sekaligus hasil visum untuk kepentingan pelaporan.

Polsek yang menangani perkara keluarga Baswedan
Kantor Polsek yang menangani perkara keluarga Baswedan

Beberapa hari setelah melaporkan kejadian itu, berhari-hari korban menanti kepastian hukum yang korban alami, namun karena diduga lambannya penanganan perkara pengeroyokan ini, akhirnya RZ.Baswedan, menceritakan kejadiannya ke salah satu anggota media terkait apa yang telah dialaminya. Maka 12/4/21 Tim awak media Indonesia jaya didampingi oleh wakil ketua LSM ammor Farkhan mendatangi korban yang ada dikawasan perumahan Batu malang Jawa timur.

Pada saat menceritakan apa yang sudah dialaminya, korban masih nampak menggendong tangannya sambil mengeluh kesakitan.Setelah cukup dengan keterangan yang diberikan oleh korban,tim bergeser ke mapolsek DAU guna konfirmasi,namun sayang tidak ada satupun petugas yang bersedia memberikan steatment.

Seperti yang sudah dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 6/2019”) mungkin bisa jadi acuhan penegak hukum dalam menangani perkara ini.

Pembantu yg ada di sekitar lokasi waktu kejadian pengeroyokan
Pembantu yang ada di sekitar lokasi waktu kejadian pengeroyokan

Dijelaskan pula Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP dan tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP bukan merupakan delik aduan,maka bila korban dalam hal ini melaporkan “AH dan RB” sebagai pelaku penganiayaan dan pengeroyokan mungkin ada benarnya.

Pada Pasal 351 KUHP,Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan seseorang.

Untuk Pasal 170 KUHP bahwa barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
Yang bersalah diancam : dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ancamannya yaitu dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Surat pelaporan dari Polsek
Surat pelaporan dari Polsek

Akan tetapi upaya Keadilan Restoratif justice masih dikedepankan di Kepolisian, meskipun para pelaku meminta perdamaian kepada korban atas perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana pengeroyokan.

Adapun Menurut aturan hukum yang berlaku, walaupun korban telah berdamai dengan para pelaku, tetapi para pelaku harus tetap diproses secara hukum, karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh para pelaku bukan merupakan delik aduan.

Namun kepolisian akan mengupayakan keadilan restoratif bagi para pelaku dan korban jika telah memenuhi syarat materil dan syarat formil berdasarkan Pasal 12 Perkapolri 6/2019.
Namun pada dasarnya, proses hukum tetap berjalan walaupun sudah terjadi perdamaian antara para pelaku dan korban.

Kekuatan Pembuktian yakni Alat Bukti Keterangan dan Surat (Visum et Repertum),
Alat bukti yang sah dalam perkara pidana terdiri dari : keterangan saksi,keterangan ahli, keterangan terdakwa, sebagai dasar langkah pengembangan penanganan perkara ini.
Bila semua bukti dan keterangan sudah lengkap, korban berharap dapat keadilan yang sesungguhnya, harapan lain yang disampaikan kepada tim awak media Indonesia jaya yaitu bila pelaku terbukti bersalah dalam pengadilan, korban berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal (bersambung)

Sampai berita ini diterbitkan kami masih mencari pihak-pihak terkait untuk diKomfirmasi {Bondet}

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: pemimpin redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!