Peringati Hari Otonomi Daerah Pemkab Serta Forkopimda Bondowoso Vidcon Bersama Mendagri

 16 total views,  2 views today

Wakil Bupati Bondowoso Bersama Forkopimda Saat Vidcon Bersama Mendagri RI.
Wakil Bupati Bondowoso Bersama Forkopimda Saat Vidcon Bersama Mendagri RI

Bondowoso, Indonesia Jaya – Bertempat di Pendopo Bupati Jl. Letnan Karsono No. 01 Kel. Blindungan Kec/Kab. Bondowoso telah dilaksanakan kegiatan Peringatan Hari Otonomi Daerah XXV tahun 2021 Secara Virtual dengan Tema “Bangun Semangat Kerja dan tingkatkan gotong royong di masa pandemi Covid-19, Senin (26/4).

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bondowoso, H. Irwan Bachtiar Rahmat, SE, M.Si, Dandim 0822 Bondowoso Letkol Kav. Widi Widayat ST, Wakapolres Bondowoso, Danyon Raider 514/ SY, dan Letkol Inf Sumardi, SE, M.Si Susiyanto, S.Sos, serta Pengadilan Negeri Bondowoso , Hakim Herbet T, SH.

Arahan Mendagri RI Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., menyampaikan, “Marilah kita bersama-sama bersyukur karena di masa pandemi ini kita masih bisa mengikuti kegiatan peringatan otonomi daerah ini dengan keadaan sehat wal afiat.

Acara ini saya harapkan bukan sekedar acara rutinitas, tetapi dijadikan momentum untuk kita berusaha menjadi lebih baik demi kepentingan bangsa dan negara.

Untuk menjadi negara yang maju di butuhkan sistem pemerintahan yang tepat, sehingga sumber daya alam,sumberdaya manusia dapat menjadi lebih berguna dan bermanfaat untuk masyarakat serta negara dan Bangsa.

Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan”, tutupnya.(Ekojhalu).

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: pemimpin redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!