PTSL Tak Kunjung Selesai,Munculkan Permasalahan Baru Bagi Kades Kedunggede

 136 total views,  4 views today

Beberapa warga yg mengeluh, karena sertifikat tak kunjung selesai
Beberapa warga yg mengeluh, karena sertifikat tak kunjung selesai

Mojokerto, Indonesia Jaya – Belum selesai berurusan dengan aparat penegak hukum terkait anggaran yang tidak jelas, Lagi-lagi kades kedunggede, kecamatan dlanggu kabupaten Mojokerto terancam akan berurusan dengan aparat penegak hukum lagi.

Kali ini terkait program PTSL yang didata pada tahun 2020 silam,namun hingga hari ini program tersebut belum terealisasi,akan tetapi sebagian besar pemohon sudah dikenakan tarif bervariasi antara 700 rb – 900 rb.

Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Untuk mengurai kebenaran terkait ketidakpastian dan harapan warga kedunggede,maka Senin 26/4/21 Tim awak media Indonesia jaya mendatangi kantor kelurahan kedunggede guna konfirmasi dan klarifikasi,namun sayang menurut keterangan dari sekdes bahwa kades lagi ada giat di Surabaya, untuk itu sekdes mengintruksikan kepada salah satu pejabat desa untuk menemui awak media,akan tetapi hanya sedikit keterangan yang diberikan,dan yang pasti memang pernah ada program PTSL,soal teknis dan perjalanannya tidak tau, saya takut salah ngomong pak,kuatir gak sama dengan apa yang diomong pak kades”ungkapnya.

Ruangan kades yg nampak kosong
Ruangan kades yang nampak kosong

PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat,Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tesebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya,.

Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah sehingga sering memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antarpemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

Setelah cukup mendapatkan keterangan dari perwakilan pihak desa,Tim media ganti bergeser ke kantor Badan pertanahan negara (BPN) kabupaten Mojokerto.

Dari keterangan dan data yang kita dapatkan dari kantor BPN kabupaten Mojokerto,bahwa pada tahun 2020 tidak ada permohonan pengajuan PTSL dari desa kedunggede, kecamatan dlanggu kabupaten Mojokerto.

Kantor BPN kabupaten Mojokerto
Kantor BPN kabupaten Mojokerto

Maka dalam hal ini patut kita duga kuat ada permainan jahat yang diduga dilakukan oleh para oknum pejabat desa untuk mengelabuhi warga desa kedunggede, untuk itu dari hasil temuan ini, warga yang sudah merasa mengeluarkan uang untuk mendapatkan sertifikat, berharap mendapatkan keadilan dari aparat terkait.
Apakah aparat terkait sanggup dan berani menindaklanjuti keluh kesah warga kedunggede ini? kita lihat dan pantau perkembangannya.(bersambung)

Sampai berita ini dinaikan kami masih mencari pihak-pihak terkait untuk diKomfirmasi {Bondet}

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: pemimpin redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!