Pembagian Batas Wilayah Kawah Ijen Resmi Milik Dua Kabupaten

 22 total views,  2 views today

Bupati Serta Wakil Bupati Dua Kabupaten Saat Menghadiri Kesepakatan Di Surabaya.
Bupati Serta Wakil Bupati Dua Kabupaten Saat Menghadiri Kesepakatan Di Surabaya

Bondowoso, Indonesia Jaya – Akhirnya pembagian batas wilayah kawah Ijen Sebagian menjadi milik kabupaten bondowoso dan Sebagian lagi menjadi milik kabupaten banyuwangi.

Kementrian Dalam Negeri Menfasilitasi Hal tersebut tertuang didalam pertemuan antara kedua kabupaten pada Kamis, (31/5/2021) di Surabaya.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian Pemerintahan (Kabagpem) Juni Sukarno saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Jumat, (4/6/2021) mengatakan.

Proses panjang sengketa batas wilayah dari sebelas Subsegment antara Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi saat ini telah menemukan titik terang.

Setelah sejak tahun 2002 silam hingga tahun 2021 saat ini Wilayah Kawah Ijen resmi di Bagi menjadi dua.

“Selama ini memang kita akui jika Kawah Ijen memang milik dua Kabupaten, yakni Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, ” Ungkapnya.

Kepala Bagian Prmerintahan juga mengatakan, Dari kesepakatan yang telah ditentukan oleh Kemendagri tersebut tidak bisa lagi di ganggu gugat, Hal tersebut telah digariskan oleh yang berwenang.

“Ini adalah keputusan pemerintah pusat, jadi dari semua kesepakatan yang telah dibuat antara Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi tetap di fasilitasi oleh pemerintah pusat, ” Ujarnya.

Kabagpem juga menegaskan jika selama ini Kabupaten Bondowoso tidak pernah Mengaku jika kawah Ijen adalah milik kabupaten Bondowoso saja.

Akan tetapi kabupaten Bondowoso tetap berpangku kepada keputusan pemerintah pusat, kendati demikian keputusan pemerintah adalah final Bagi sengketa batas wilayah yang selama bertahun-tahun memakan waktu.

“Seluruh kesepakatan selalu di fasilitasi oleh pemerintah pusat, Semua berita acara yang kita buat dari Tiga hingga plus satu kemarin tetap di fasilitasi oleh pemerintah pusat dan didampingi oleh pemerintah , bukan kita sendiri yang membuat kesepakatan, ” Paparnya.

Meski telah mencapai kesepakatan bersama dan telah MoU antara dua kabupaten, peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) masih belum terbentuk, dan saat ini masih dalam proses pembuatan.

“Asal dua daerah sepakat, Meski kemarin agak panjang prosesnya pada tahun 2018 kemarin masih bisa menyampaikan bukti-bukti baru tanda kepemilikan, jadi syarat untuk menerbitkan Permendagri itu adalah salah satunya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, ” Tukasnya. (NNG/EJ).

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: pemimpin redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!