PLH Sekdaprov Jatim Rangkap Jabatan Langgar UU No 25 Tahun 2009

 22 total views,  2 views today

Kantor Bank Jatim
Kantor Bank Jatim

Surabaya, Indonesia Jaya – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Heru Tjahyono, harus dicopot dari jabatannya. Pasalnya, Heru telah melanggar Undang Undang Nomer 25 Tahun 2009 dan Perda Nomer 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.

Perlu diketahui, Heru Tjahyono menjadi PLH Sekdaprov di tunjuk langsung Oleh Ibu Gubernur Jawa timur.

Heru Tjahjono dipilih sebagai Komisaris Utama Bank Jatim pada RUPS Luar Biasa yang diadakan pada 19 Juni 2019. Selain Heru, ada M Mas’ud Said sebagai Komisaris Independen bank BUMD Jatim tersebut. RUPS LB itu juga memilih direksi yang baru yakni Direktur Kepatuhan dan Human Capital PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim, Hadi Santoso. Hadi Santoso mengisi kekosongan posisi Dirut Bank Jatim sejak ditinggalkan R Soeroso pada April 2019 lalu.

Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum Pakar Hukum Tata Negara Dan HAM saat di hubungi oleh Tim media Lewat WhatsApp mengatakan,Berdasarkan UU No 23 Th 2014, posisi sekretaris daerah sangat strategis dan menjadi posisi kunci dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Sekda memegang fungsi kontrol karena seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Apabila Sekda rangkap jabatan sebagai dirut BUMD berarti fungsi pengawasannya tidak ada. Hal itu berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan.ujarnya.

Saat Tim Media wawancara Warsono SH yang merupakan Advokat sekaligus Pemerhati mengatakan Sebagai jabatan pimpinan tinggi madya, Sekretaris Daerah Provinsi berkedudukan sebagai penyelenggara pelayanan public, sekaligus pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja.

Melekat tugas melaksanakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan etika pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pak Heru menjadi komisaris Bank Jatim tentu harus juga di pertanyakan bagimana kinerja satu orang merangkap dua kegiatan yang cukup berat dalam hal ini kalau di paksakan dua rangkap jabatan akan berpotensi terjadi nya makan gaji buta dan potensi korupsi sangat tinggi bagimanapun tidak mungkin satu orang dalam waktu yang sama itu dapat menyelesaikan tugas yang berat itu logika aja.

Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa komisaris itu mudah di kerjakan itu alibi yang tidak masuk akal karena bagaimanpun komisaris fungsinya untuk mengatrol ekskutif dalam menjalankan menejemen perbankan itu.

Sementara disisi lain dia sebagai PLH sekda jadi panglima admitrasi tertinggi di provinsi tanggung jawab luar biasa disitu jadi sekretaris provinsi sangat mumet bagiamana mungkin bisa menjalankan komisaris.ucapnya.

Maka saya melihatnya pak Heru seperti nya memang sengaja menerima,dugaan saya untuk perkaya diri yang bisa di anggap bisa masuk karena ada pihak mengatakan menjadi komisaris itu PLH sekda bisa jadi komisaris Bank Jatim ada peraturan menteri BUMN.

Pertanyaan nya apakah di dalam undang undang pelayanan publik yang harus diterapkan di pemerintahan itu juga melarang kalau di undang undang pelayanan publik sekda atau pejabat publik merangkap jabatan sebagai komisaris, dalam pasal 19 tentu di pakai pegangan.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, memberikan makna istilah “pejabat negara” sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17 ayat (a), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelaksana pelayanan publik dilarang: “merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha” bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Pasal 54 Ayat (7) UU No. 25 Tahun 2009, menyebutkan bahwa “Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar akan dikenai sanksi pembebasan dari jabatan”.

Peraturan ini menegaskan bahwa pelayan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha. Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: a. jabatan pimpinan tinggi utama; b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan c. jabatan pimpinan tinggi pratama.

Penjelasan Pasal 19 poin b menyebutkan Jabatan pimpinan tinggi madya meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Peraturan ini menegasikan bahwa Sekretaris Daerah Provinsi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya di daerah. Pasal 213 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative serta bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Pasal 351 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2015, bahwa Sekretaris daerah juga sebagai pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang di dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagai pemegang jabatan tertinggi pada Sekretariat Daerah Provinsi melekat tugas dan fungsi, yaitu:

Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menegaskan Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

Anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta; Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Peraturan ini menegaskan bahwa bila Sekretaris Daerah merangkap sebagai Komisaris Utama Bank Lampung maka akan dapat menimbullkan konflik kepentingan.

Pasal 15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Menegaskan bahwa Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan unsur dimaksud adalah terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Jabatan komisaris dari unsur pemerintah diprioritaskan kepada pejabat yang mampu melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Peraturan ini tidak secara mutatis-mutandis, membolehkan Sekretaris daerah merangkap sebagai komisaris utama.

Namun unsur pejabat Pemerintah Daerah dimaksudkan kepada pejabat yang tidak sedang memangku jabatan untuk melaksanakan pelayanan public.

Selain itu, pejabat yang dikehendaki dan diperioritaskan kepada pejabat yang mampu melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.(S nto)

Bagikan berita ini

Recommended For You

About the Author: pemimpin redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!